Pencairan TPP PNS Jawa Barat Terlambat

Antarajabar.com - Pencairan tambahan penghasilan pegawai (TPP) pegawai negeri sipil (PNS) Setda Provinsi Jawa Barat bulan Desember 2016 hingga Januari 2017 terlambat atau belum dibayarkan hingga saat ini.

"Iya benar, lumayan berat TPP belum cair karena banyak cicilan juga," kata salah seorang PNS Setda Provinsi Jawa Barat yang enggan disebutkan namanya, di Bandung, Rabu.

Ia berharap, TPP bulan Desember 2016 dan Januari 2017 bisa segera dicairkan karena hal tersebut akan membantu kelangsungan kehidupannya seperti membayar biaya pendidikan anak dan cicilan rumahnya.

Menyikapi keterlambatan pencairan TPP tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa memastikan TPP bulan Desember 2016-Januari 2017 segera dibayarkan.

Iwa mengatakan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dipastikan sudah menandatangani keputusan terkait pencairan TPP untuk tahun 2017.

"Jadi alhamdulillah, untuk TPP Desember 2016 dan Januari 2017 akan dibayarkan sekaligus Maret ini, dan jumlahnya tidak ada perubahan," kata Iwa di Gedung Sate Bandung.

Menurut dia, ada sedikit keterlambatan terutama untuk pembayaran TPP Desember tahun 2016 namun hal ini terjadi karena pihaknya melakukan penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) baru.

Ia menuturkan untuk TPP Januari dibayarkan Maret karena perhitungan TPP dibayarkan setelah kinerja dijalankan PNS tersebut karena itu prosesnya mengalami penyesuaian karena ada OPD baru dan jabatan baru.

"Oleh karena itu untuk TPP Februari akan dibayar April 2017, sementara Maret dibayarkan Mei," kata dia.

Lebih lanjut ia mengatakan untuk PNS fungsional dan teknis, Iwa juga memastikan TPP-nya akan tetap dibayarkan tapi dikarenakan keputusan gubernur terkait fungsional SOTK baru belum turun, maka perhitungannya memakai Kepgub lama, " katanya.

"Insha Allah mulai bulan April 2017 ini untuk pembayaran dan penghitungan TPP sudah mulai normal lagi seperti sebelumnya," katanya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Setda Jawa Barta M Solihin memastikan tidak ada kerlambatan dalam pembayaran TPP untuk PNS pemprov dan pemberian TPP erat kaitannya dengan SOTK baru.

"Memang nomenklatur dan jabatan baru itu harus berdiri dulu. Januari kan banyak pergantian eselon kita menyusun TPP berdasarkan nomenklatur baru, jabatan baru dan orang baru," kata Solihin.