Garut (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Garut Jawa Barat mengajak perusahaan maupun lembaga lain dapat membantu mengatasi rumah tidak layak huni (rutilahu) masyarakat miskin melalui program bantuan kepedulian sosialnya, sehingga bisa membantu pemerintah lebih cepat dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
"Mendorong pihak perusahaan serta pihak lainnya untuk ikut serta dalam program upaya penanganan rutilahu ini, karena kalau hanya mengandalkan APBD tentu akan sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan perbaikan rumah warga," kata Sekretaris Daerah Pemkab Garut Nurdin Yana di Garut, Jumat.
Ia menuturkan, masyarakat dengan kondisi rumah memprihatinkan atau masuk kategori rutilahu masih cukup banyak, dan setiap tahunnya pemerintah daerah berupaya memberikan bantuan untuk perbaikan rumah tersebut.
Kondisi rutilahu itu, katanya, tersebar di seluruh daerah Garut yang memiliki 42 kecamatan, dan 442 desa/kelurahan, apabila setiap desa terdapat satu rutilahu maka jumlahnya sebanyak itu, sementara kondisi di lapangan lebih dari satu rutilahu.
"Tiap desa ada satu saja rutilahu, maka jumlahnya telah mencapai 442 -rutilahu-, sedangkan saat ini jumlah rutilahu di tiap desa lebih dari satu," katanya.
Ia menyampaikan, sementara ini pemerintah daerah belum dapat menyelesaikan seluruh kondisi rutilahu karena keterbatasan anggaran, sedangkan dana yang digulirkan untuk rutilahu bersifat stimulan sebesar Rp15 juta per rumah.
Menurut dia, dana stimulan untuk rutilahu itu belum cukup apabila dibandingkan besaran ideal biaya untuk membangun rumah sekitar Rp25 juta, untuk itu perlu adanya perhatian dari pihak lain seperti lembaga atau perusahaan milik pemerintah maupun swasta yang ada di Garut.
