"Dari 200 perusahaan, jumlah perusahaan yang taat pengelolaan lingkungan hidup hanya 77 perusahaan atau 38,5 persen dan sisanya 122 perusahaan tidak taat atau sekitar 61 persen. Satu perusahaan lagi tidak ada peringkatnya," kata Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat Anang Sudarna di Bandung, Minggu.
Ia mengatakan rekapitulasi peringkat final hasil properda 2015 dilakukan di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Sumedang.
"Dan ternyata diantara enam daerah tersebut perusahaan yang paling banyak tidak taat pengelolaan lingkungan hidup itu ada di Kota Bandung yakni sekitar 77,7 persen," kata dia.
Ia menuturkan di Kota Bandung ada 45 perusahaan/industri dan yang dinyatakan taat pengelolaan lingkungan hidup hanya 10 perusahaan atau sekitar 22 persen dan sisanya 35 perusahaan/pelaku industri tidak taat.
Di Kota Cimahi, lanjut dia, ada 25 perusahaan/industri dan yang dinyatakan taat pengelolaan lingkungan hidup hanya delapan perusahaan atau sekitar 32 persen, sisanya yakni 17 perusahaan atau 68 persen tidak taat.
"Kemudian di Kabupaten Bandung, dari 29 perusahaan hanya delapan atau 27,59 persen yang taat pengelolaan lingkungan hidup dan 21 perusahaan atau 72,41 persen dinyatakan tidak taat," kata dia.
Akibat banyaknya perusahaan/industri yang tidak taat pengelolaan lingkungan hidup di kawasan Bandung Raya dan meningkatkan volume kendaraan bermotor, lanjut Anang, berdampak pada kualitas udara di Cekungan Bandung.
Ia mengatakan kondisi udara di kawasan Cekungan Bandung yang meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat dinyatakan buruk, terutama memasuki akhir pekan.
"Kamis, Jumat, Sabtu atau setiap weekend Kota Bandung polutannya cukup tinggi akibat banyak wisatawan yang menggunakan kendaraan. Bandung tidak sehat untuk tempat tinggal karena posisinya berada di cekungan Bandung," ujar dia.
