MA Bangladesh putuskan kuota afirmasi PNS turun jadi 7 persen

Istanbul (ANTARA) - Mahkamah Agung Bangladesh pada Minggu menginstruksikan pemerintah untuk mengurangi kuota afirmasi untuk penerimaan pegawai negeri (PNS) menjadi tujuh persen dari jumlah sebelumnya 56 persen.

Dilaporkan dari Dhaka, kuota tujuh persen tersebut terdiri dari lima persen untuk kalangan anggota keluarga pejuang perang kemerdekaan Bangladesh pada 1971 dan masing-masing satu persen untuk pelamar wanita dan kelompok minoritas.

Keputusan tersebut disampaikan Mahkamah Agung usai pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina meminta keputusan pengadilan terkait kuota penerimaan pegawai negeri.

Hasina melakukan hal itu demi meredakan protes mahasiswa terkait sistem kuota pegawai negeri yang berujung pada kerusuhan di berbagai wilayah di negara Asia Selatan itu.

Sementara itu, sejumlah sumber dari rumah sakit di Dhaka menyebutkan bahwa hingga Minggu pagi, jumlah korban tewas dalam kerusuhan itu mencapai 131 orang dan korban luka mencapai ribuan.

Demi mencegah protes meluas, pemerintah Bangladesh sejak Kamis (18/7) memutus layanan internet seluler dan konektivitas pita lebar (broadband), serta membatasi akses media sosial.

Sebelum putusan Mahkamah Agung tersebut, sistem rekrutmen pegawai negeri Bangladesh menetapkan sekitar 30 dari 56 persen kuota penempatan PNS diperuntukkan bagi kalangan putra dan cucu para pejuang perang kemerdekaan.



Sumber: Anadolu

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengadilan Bangladesh putuskan kuota afirmasi PNS turun ke 7 persen