Komisi I DPRD Jabar mengusulkan penambahan kuota PPPK sektor pendidikan

"FGHP KCD Wilayah XI Jabar datang ke DPRD Jawa Barat, mereka guru-guru yang mengajar di sekolah negeri tapi non-ASN dan non-PPPK mengeluhkan tentang status mereka, dan tentunya mereka berharap menjadi PPPK," kata Sadar.

Terkait kuota PPPK, FGHP KCD Wilayah XI Jabar meminta ada usulan penambahan dari Pemprov Jabar ke pemerintah pusat, mengingat adanya beberapa masalah terkait PPPK dan ASN baru terutama di sekolah-sekolah, seperti pengurangan jam mengajar dari 24 jam menjadi 0 bagi guru non-ASN dan non-PPPK, dampak dari masuknya guru PPPK baru, sementara mereka (guru non-ASN dan non-PPPK) dibayar per satu jam mengajar.

"Untuk itu FGHP KCD Wilayah XI Jabar meminta agar kuota PPPK bagi guru ditambah, begitu intinya. Kami berharap pimpinan DPRD Jawa Barat maupun gubernur memperhatikan masalah ini. Misalnya anggaran untuk pembiayaan gaji guru ini penting, bukan di Garut saja, tapi seluruh Jabar," ucap Sadar.

Baca juga: Perwakilan guru honorer adukan nasibnya ke DPRD Jabar