Bandung (ANTARA) - Tim Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menggelar rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2024 untuk mencegah tindak korupsi di pemerintah daerah Jawa Barat.
Kepala Satgas 2 Wilayah 1 Koordinasi dan Supervisi KPK RI Arif Nurcahyo mengatakan bahwa hal ini merupakan tindak lanjut dari program monitoring centre for prevention (MCP) yang telah diluncurkan dan diinisiasi oleh KPK bersama Kemendagri serta BPKP untuk mencegah perilaku korupsi pada pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia.
Baca juga: Pemkab Bogor komitmen meningkatkan nilai MCP tahun 2024 dari KPK
"Ini sebagai tindak lanjut dari MCP yang diluncurkan beberapa waktu lalu. Dan ini sebagai upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pada seluruh pemda di tanah air, bukan Jabar saja," kata Arif Nurcahyo di Gedung Sate, Bandung, Rabu.
Dia menyebutkan ada beberapa yang menjadi titik fokus program MCP, yakni area perencanaan dan penganggaran, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, serta area manajemen aparatur sipil negara (ASN).
Selanjutnya, optimalisasi dari pendapatan daerah, manajemen barang milik daerah, serta peningkatan kapabilitas ASN, serta aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang harus melakukan pengawasan terhadap tujuh sektor lainnya.
