Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin meminta pemerintah kota/kabupaten menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) secara selektif dan efektif untuk stabilisasi harga pangan hingga bantuan sosial.
Terlebih dalam beberapa waktu ke depan masyarakat akan menghadapi periode perayaan hari besar keagamaan nasional (HKBN) lebaran dan idul fitri.
"Pemanfaatan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) (harus) secara selektif dan efektif serta transparan dalam rangka mendukung stabilitas harga pangan, ketersediaan bahan pangan, subsidi distribusi pangan dan bantuan sosial pangan pemenuhan pasokan pangan," kata Bey dalam rapat tingkat tinggi (High Level Meeting/HLM) TPID dan TP2DD bertajuk 'Sinergi dan Kolaborasi Pengendalian Inflasi Menghadapi HKBN Ramadan dan Idul Fitri serta Perluasan Digitalisasi' di Bandung, Rabu.
Tidak hanya itu, dia juga mendorong pemerintah kota/kabupaten secara konsisten melaporkan data hasil pemantauan harga komoditas di aplikasi SILINDA Jabar, guna mengintegrasikan data secara menyeluruh dalam upaya pengendalian inflasi di Jawa Barat.
"Mengintensifkan koordinasi antara stakeholder dalam rangka pengendalian inflasi di daerah," ucapnya.
Sementara mengenai pemenuhan Standar Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), sesuai Peraturan Badan Pangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, Bey berharap agar segera dilaksanakan.
"CPPD yang harus dipenuhi sebanyak 7.290,72 ton untuk kabupaten/kota dan 1.934,54 ton untuk provinsi," tuturnya.
Terlebih dalam beberapa waktu ke depan masyarakat akan menghadapi periode perayaan hari besar keagamaan nasional (HKBN) lebaran dan idul fitri.
"Pemanfaatan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) (harus) secara selektif dan efektif serta transparan dalam rangka mendukung stabilitas harga pangan, ketersediaan bahan pangan, subsidi distribusi pangan dan bantuan sosial pangan pemenuhan pasokan pangan," kata Bey dalam rapat tingkat tinggi (High Level Meeting/HLM) TPID dan TP2DD bertajuk 'Sinergi dan Kolaborasi Pengendalian Inflasi Menghadapi HKBN Ramadan dan Idul Fitri serta Perluasan Digitalisasi' di Bandung, Rabu.
Tidak hanya itu, dia juga mendorong pemerintah kota/kabupaten secara konsisten melaporkan data hasil pemantauan harga komoditas di aplikasi SILINDA Jabar, guna mengintegrasikan data secara menyeluruh dalam upaya pengendalian inflasi di Jawa Barat.
"Mengintensifkan koordinasi antara stakeholder dalam rangka pengendalian inflasi di daerah," ucapnya.
Sementara mengenai pemenuhan Standar Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), sesuai Peraturan Badan Pangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, Bey berharap agar segera dilaksanakan.
"CPPD yang harus dipenuhi sebanyak 7.290,72 ton untuk kabupaten/kota dan 1.934,54 ton untuk provinsi," tuturnya.
