DLH Jabar sebut sebagian besar pemulung di TPA Sarimukti bukan warga KBB

Karenanya, kata Sekretaris DLH Jabar Helmi Gunawan saat dikonfirmasi di Bandung Sabtu, DLH Jabar meminta pada dinas terkait untuk bisa melakukan penertiban.

Hal itu mengingat pasca mengalami kebakaran hebat, para pemulung di TPA Sarimukti telah kembali menjalankan aktivitasnya untuk memilah sampah yang bisa dimanfaatkan (dijual).

"Pemulung semoga tidak banyak, sekarang kan 800 pemulung sebagian besar bukan warga Kabupaten Bandung Barat, 97 persen dari luar kota, itu semua ditertibkan karena pas awal kebakaran kosong, kemarin ada lagi ini kita harus jaga jangan sampai mengganggu kegiatan lagi," kata Helmi

Menurut Helmi, dengan masih adanya pemulung yang beraktivitas di sekitar TPA, itu mengindikasikan pengelolaan sampah di kota/kabupaten di Bandung Raya belum efektif.

"Karena pada dasarnya mereka mengambil yang bernilai, artinya pengelolaan sampah di kabupaten/kota kan tak berjalan baik. Masih ada yang bernilai di TPA Sarimukti karena pemulungnya masih banyak, pemilahan di sumbernya belum efektif," katanya.

Dia menyebutkan, pada dasarnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar sudah mencabut status darurat sampah Bandung Raya, meski demikian pengiriman sampah ke TPA Sarimukti masih dibatasi sebagai komitmen untuk mengurangi sampah dari hulu.

"Sarimukti, per tanggal 25 oktober kita mencabut status darurat sampah Bandung Raya. Karena di Sarimukti sendiri, dari sejak awal melakukan darurat kan sudah ada zona darurat dan non darurat. Pelayanan ke Sarimukti tetap berjalan dan dibatasi," katanya.Meski demikian, lanjut dia, saat awal di bulan Agustus, kabupaten/kota sudah diinformasikan kalau kita membatasi untuk ke Sarimukti jadi 50 persen, dan organik tidak masuk.

"Tapi kenyataannya, sampai sekarang tak ada pembatasan organik jadi masih berjalan," katanya.

Disinggung soal pembatasan kuota pengiriman sampah, Helmi mengatakan sejak awal pihaknya sudah memberikan kuota perharinya, namun pengiriman sampah ke TPA Sarimukti masih lebih dari kuota yang diberikan perhari.

"Dari awal sudah berlebihan memberikan kuota, harusnya kita hanya 1.000 ton perhari, malah kita ssmpai 2.000 ton, kita melebihi 784 persen kapasitasnya. Jadi mau tak mau kembalikan ke normalnya di 50 persen, dari yang awal," katanya.

• 1
• 2
• Tampilkan Semua