Naluri aktivis membawa Mahfud ke berbagai organisasi, di antaranya tercatat menjadi Ketua Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Pernah pula menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BKS-PTIS) dan pemimpin LSM Parliament Watch-Indonesia (ParWI).
Sebagai akademisi, pakar, pengamat, sekaligus sosok yang akrab dengan kegiatan menulis, Mahfud telah melahirkan sejumlah buku.
Beberapa judul buku yang pernah ditulis Mahfud adalah Perdebatan Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen Konstitusi (2010); Hukum dan Konstitusi dalam Kontroversi Isu (2010); Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (2006); Demokrasi dan Konstitusi (2001); Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (2000); serta Pergulatan Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi (1999).
Selain berkarya, ia juga diabadikan lewat tulisan. Misalnya dalam buku Sahabat Bicara Mahfud MD (2013); Gaya Lugas Mahfud MD (2021); Mahfud MD, Mantan Hakim Konstitusi Paling Dicari (seri I dan II 2019, seri III 2020); serta Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Moh. Mahfud MD (2007).
Karier
Setelah menggondol gelar sarjana hukum, Mahfud langsung memulai kariernya sebagai dosen di UII. Di tengah kesibukan menjadi dosen, dia tetap bergelora mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di UGM. Puncaknya, dia menjadi Guru Besar Bidang Ilmu Politik Hukum (bagian dari studi Hukum Tata Negara) pada 1 November 1999.
Lebih lanjut, Mahfud merambah ranah eksekutif ketika diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) yang kemudian diangkat menjadi Deputi Menteri Negara Urusan HAM pada awal tahun 2000.
Tidak berselang lama, ia diangkat menjadi Menteri Pertahanan di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pada periode 2000-2001. Mahfud juga merangkap Menteri Kehakiman dan HAM di masa jabatan presiden ke-4 itu.
