Antarajawabarat.com, 19/5 - Sebanyak 3.019 klinik kesehatan di Jawa Barat siap bersinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial I bidang kesehatan karena telah mengantongi sertifikat klinik Pratama.
"Jumlah klinik kesehatan di Jawa Barat sebanyak 6.000-an, namun baru 3.019 klinik yang sudah memiliki sertifikat Pratama, prasyarat klinik mitra BPJS," kata Ketua Asosiasi Klinik Kesehatan Indonesia Jabar Yono Sudiyono di sela-sela Bhakti Sosial HUT Ke-52 Bank BJB di Bandung, Minggu.
Menurut Yono, klinik kesehatan yang telah memiliki sertifikasi Pratama akan menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama dalam program layanan kesehatan oleh BPJS yang akan mulai bergulir 1 Januari 2014.
Yono menyebutkan, sebanyak 3.016 klinik telah memiliki infrastruktur yang memadai untuk dan layak menjadi mitra BPJS, sedangkan sisanya masih terus ditingkatkan kualitas untuk menjadi klinik berklasifikasi Pratama.
Verifikasi untuk menentukan klasifikasi klinik Pratama itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan, kemudian akan terjalin dalam sistem dan program BPJS kesehatan yang digulirkan pemerintah.
"Jumlah klinik memang cukup merata, namun kondisinya belum merata. Hal itu juga perlu mendapat dorongan dari berbagai fihak, salah satunya pembiayaan untuk peningkatan kualitas klinik itu," kata Yono.
Ia menyebutkan, perlu ada upaya untuk mendorong klinik kesehatan terutama dalam peningkatan kualifikasinya tersebut, sehingga pelayanan kepada masyarakat terus meningkat.
"Pengembangan dan pembangunan klinik itu juga dilakukan merata. atau fokus ke pedesaan. Sehingga tidak bertumpuk di perkotaan saja," kata
Yono mengakui populasi klinik kesehatan swasta saat ini masih terkonsentrasi di perkotaan.
Ia mencontohkan di Kota Bandung saat ini tercatat 450 klinik kesehatan. Dari angka baru 240 klinik yang telah diverifikasi oleh Kementerian Kesehatan.
"Layanan kesehatan terutama di peloksok masih kurang, sehingga kehadiran klinik sangat diperlukan, dan ke depan kehadiran klinik menjadi kebutuhan sehingga tidak lagi tertumpu pada fasilitas kesehatan pemerintah," kata Yono Sudiyono.