Yogyakarta (ANTARA) - Dominasi kekuasaan ketua umum memicu partai politik di Indonesia mengalami krisis kepemimpinan, kata Ketua Dewan Penasihat Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Jamaludin Ghofur.
"Mayoritas parpol di era reformasi kini mengalami krisis kepemimpinan karena terlalu tingginya ketergantungan pada figur besar karismatik, di mana hidup dan matinya partai sangat bertumpu pada sosok ketua umum," ujar Jamaludin Ghofur saat menyampaikan pidato ilmiah pada rapat terbuka senat dalam rangka milad ke-80 UII di Kabupaten Sleman, Senin.
Menurut Jamaludin, salah satu tantangan dan kesulitan untuk membangun organisasi partai yang modern dan profesional adalah terlalu kuat atau dominannya kedudukan pemimpin parpol.
Oleh karena itu, kata dia, kekuasaan ketua umum di tubuh parpol ke depan perlu dikurangi dan cukup diposisikan layaknya seorang manajer.
"Cukup diposisikan seperti seorang manajer yang tugasnya hanya bertanggung jawab merencanakan, mengatur, dan mengelola serta menjalankan kegiatan partai," kata dia.
Pengambilan keputusan penting parpol, lanjut Jamaludin, harus ditempuh melalui musyawarah bersama dengan melibatkan seluruh pengurus dan jika memungkinkan, mengikutsertakan seluruh anggota.
"Untuk jangka panjang, partai yang sehat dan modern tidak bisa hanya mengandalkan diri pada kepemimpinan karismatik," ujarnya.
Ia menuturkan dalam memenangkan pemilu merupakan syarat untuk menjadi partai yang besar, akan tetapi belum memenuhi syarat untuk membangun partai yang modern.
