“Ekosistem seperti chip, seperti komponen digital tadi. Ekosistem besar, karena sekali lagi nikel itu kita nomor, reserve (cadangan nikel) kita nomor satu. Timah nomor dua, bauksit nomor enam, tembaga nomor tujuh dunia. Punya semuanya. Membangun ekosistem electric vehicle (kendaraan listrik) baterai itu kita hanya kurang litium,” kata Presiden Jokowi.
Hilirisasi Tetap Jalan
Sebelumnya Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan hilirisasi akan tetap berjalan dan dipertahankan pemerintah meski diintervensi Badan Perdagangan Dunia (WTO).
Dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2022 di Jakarta, Rabu, Bahlil mengungkapkan penegasan tersebut juga merupakan aspirasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) seluruh Indonesia.
"Arah kebijakan pemerintah pusat terkait dengan hilirisasi itu sudah menjadi langkah yang tepat. Jadi DPMPTSP seluruh Indonesia mengharapkan agar kebijakan ini, sekalipun kita ditekan dari sana-sini untuk hilirisasi, tetap kita pertahankan. Siapapun yang melakukan intervensi, kita harus jalan terus, termasuk dengan WTO," katanya.
Menurut Bahlil, perwakilan dinas penanaman modal seluruh Indonesia itu juga menyetujui bahwa Indonesia tidak bisa diatur-atur.
"Mereka semua taat, apa yang Bapak Presiden perintahkan, untuk hilirisasi jalan terus," katanya.
Indonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) WTO terkait larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan sejak 2020. Meski demikian, Indonesia akan mengajukan banding atas putusan WTO tersebut.