ANTARAJAWABARAT.com,12/12 - Pemerintah Australia memberikan apresiasi dan perhatian penuh atas upaya pencegahan dan penegakan hukum terkait kasus penyelundupan orang (people smuggling) dilakukan jajaran Polda Jabar.
Pemerintah "Negeri Kanguru" itu menghibahkan Gedung Satuan Tugas Daerah (Satgasda) People Smuggling di Kompleks Mapolda Jabar yang diresmikan pada Rabu (12/12).
"Dengan fasilitas itu, diharapkan upaya pre-emtif, preventif dan refresif yang dilakukan oleh Polda Jabar dan jajaran semakin meningkat serta terkoordinasi dengan baik," kata Kapolda Jabar Brigjen (Pol) Tubagus Anis Angkawijaya .
Dengan demikian, kata Kapolda dapat meningkatkan upaya pencegahan dan penegakan hukum kasus penyelundupan orang ini, khususnya di wilayah hukum Polda Jabar.
Hadir dalam acara peresmian gedung tersebut para perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jawa Barat, Karo Renmin Bareskrim Polri, Kepala Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, Agen Federal Reece Strachan yang mewakili Manager Australian Federal Police, Wakapolda Jabar Brigjen Pol Drs Hengkie Kaluara, perwakilan dari IOM dan UNHCR, serta para Kapolres/ta jajaran Polda Jabar.
Peresmian Gedung Satgasda People Smuggling Polda Jabar ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Kapolda Tb. Anis Angkawijaya.
Kapolda Jabar menyebutkan kasus-kasus penyelundupan orang di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Polda Jabar cukup marak. Berdasarkan data yang dihimpun pada tahun 2011 dan 2012, kepolisian di Jabar mengungkap sembilan kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 44 orang.
"Hasil pengungkapan, berhasil menangkap 561 imigran gelap. Penyelundupan orang merupakan fenomena gunung es, dimana kasus yang belum terungkap dan berhasil lolos dari pantauan aparat keamanan diperkirakan lebih banyak lagi," kata Kapolda.
Dalam pencegahan dan pengungkapan kasus people smuggling ini, lanjut Kapolda, tentunya polri tidak dapat melakukan secara optimal, tanpa adanya kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak serta masyarakat.
Pemberian hibah itu didasarkan kepada wilayah hukum geografis Jawa Barat yang dinilai cukup rawan terjadinya kasus penyelundupan orang atau yang bias disebut imigran gelap, terbukti dari banyaknya pengungkapan kasus yang telah dilakukan oleh Polda Jabar dan jajaran.
"Kami sangat mengapresiasi hibah ini dan diharapkan jalinan kerja sama dan kemitraan yang telah terbina dengan baik selama ini, dapat dipelihara dan bahkan ditingkatkan dimasa mendatang," kata Kapolda.
Polda Jabar telah membentuk Satgas Daerah People Smuggling yang telah menjalankan tugasnya menuntaskan penegakan kasus-kasus tersebut yang cenderung terus meningkat.***1***
Syarif A