Bandung (ANTARA) -
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Smart Village Nusantara (SVN) Telkom Indonesia mempermudah pengelolaan ketahanan pangan lokal di desa dengan merilis Sistem Ketahanan Pangan Lokal (SiTangkal) di Desa Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.
"SiTangkal akan menyambungkan pemerintah desa dengan masyarakatnya serta sesama pemerintah desa dalam penyediaan pangan lokal sehingga terbebas dari berbagai risiko yang terkait dengan ketahanan pangan," kata Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT, Eko Sri Haryanto dalam keterangan tertulis Humas Telkom, Senin.
Eko mengatakan Perpres No 104 telah memberi kewenangan daerah dalam menyiapkan potensi, produksi, hingga akses pasar dari pangan lokal guna pelayanan masyarakat.
Baca juga: PT Telkom pastikan tidak ada kebocoran data layanan IndiHome
"Melalui penambahan fitur SiTangkal dalam solusi layanan SVN, maka akan tercipta integrasi kebutuhan pangan di tingkat lokal bahkan regional karena aplikasi digital menciptakan koneksi antar desa. Data desa yang surplus dan surplus itu saling tersambung di tengah banyaknya potensi sumber daya alam di pedesaan," katanya.
Sebelum launching tersebut, pada 22 Agustus lalu, Dirjen PPDT Kementerian Desa dan jajarannya menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Kementerian Desa PDT dengan PT Telkom Indonesia dengan payung besarnya pengembangan ekonomi desa melalui digitalisasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan di daerah tertinggal.
Isi PKB meliputi beberapa hal, antara lain peningkatan kapasitas pengembangan ekonomi desa berbasis digital, yakni Digitalisasi smart economy BUMDesa dan BUMDesa Bersama, sosialisasi pendampingan pengembangan ekonomi desa dalam mewujudkan desa digital dan Mendukung program ketahanan pangan melalui aplikasi digital.
Eko melanjutkan, secara kebijakan regulasi, adopsi SVN oleh Pemerintah Desa di mana pun dimungkinkan menggunakan dana desa yang dipasok pemerintah pusat. Bahkan, bukan hanya penganggaran aplikasinya, namun juga edukasi serta pelatihan kepada masyarakat.
"Regulasinya sudah siap untuk adopsi SVN, terutama pada pilar pemerintahan dan ekonomi karena keduanya tak bisa dipisahkan. SiTangkal akan difokuskan kepada BUMDes, saat ini dimulai di Desa Pangandaran sebagai piloting untuk nanti direplikasikan ke daerah lainnya," katanya.
Agus Satriadi, Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran mengatakan, pihaknya sangat mendukung aplikasi digital semacam SVN diterapkan di daerahnya. Sebab basis data yang dihasilkan SVN menjadi dasar kuat dari semua kebijakan dan keputusan pemerintah daerah.
"SVN bisa beri data akurat dan gambaran ke depan terutama pada ketahanan pangan Pangandaran ke depannya. Terlebih kontribusi pertanian terhadap PDRB Pangandaran relative besar," tambahnya.
Baca juga: Telkom ragukan keaslian data yang diperjualbelikan peretas terkait Indihome
Sementara itu, Head Digital Vertical Ecosystem Agriculture PT TelkomHikmatullah Insan Permana mengatakan fitur baru hasil kerja sama dengan Kementerian tadi adalah bukti nyata keinginan perusahaan membangun Indonesia dari desa.
Menurutnya, komitmen menciptakan desa digital harus terus dijaga, sehingga pemilihan Pangandaran juga melanjutkan program piloting fitur sebelumnya yang sudah diterapkan di desa tersebut kurun 2020-2021 lalu.
Tribe Leader Smart Leader & Village PT Telkom Wahyudi menyampaikan, implementasi Sitangkal melalui SVN menujukkan platform tersebut bersifat dinamis.
"Platform kami selalu siap untuk memenuhi berbagai kebutuhan dari seluruh stakeholder pengembangan dan pembangunan desa, termasuk berbagai ekosistem potensi desa seperti pertanian, peternakan, perikanan, wisata, dan UKM perdesaan," katanya.
