"Saya sampaikan kemarin di dalam rapat kepada Menteri Dalam Negeri, transportasi itu mestinya anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menutup biaya transportasi bagi barang-barang yang ada," katanya.
Menurut Presiden, hal itu bisa menjadi salah satu langkah untuk menyambung kebutuhan dan ketersediaan pasokan guna menekan laju inflasi akibat kelompok pangan, mengingat Indonesia merupakan negara yang luas dan besar.
Untuk itu Presiden meminta seluruh kepala daerah, baik itu bupati, wali kota, maupun gubernur bersedia bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) maupun Tim Pengendalian Inflasi Pusat.
Presiden menegaskan bahwa tim pengendalian inflasi di pusat harus bisa memetakan sembari menyambungkan kebutuhan dan ketersediaan pasokan kelompok pangan tersebut di daerah.
"Tanyakan di daerah kita apa yang harganya naik, yang menyebabkan inflasi. Bisa saja beras, bisa. Bisa saja tadi bawang merah, bisa. Bisa saja cabai. Tim Pengendali Inflasi Pusat cek daerah mana yang memiliki pasokan cabai melimpah atau pasokan beras melimpah, kemudian disambungkan. Ini harus disambungkan," kata Presiden.
Presiden meyakini apabila segenap pemerintah daerah terus bekerja bersinergi dengan tim pengendalian inflasi maka dapat kembali menekan inflasi di bawah 3 persen.
Gubernur Bank Indonesia Perry Waluyo menyampaikan bahwa tingkat inflasi di Indonesia per Juli 2022 mencapai 4,94 persen melebihi batas atas sasaran 3 persen plus minus 1 persen.
Perry menjabarkan bahwa hal itu terutama disebabkan tingginya inflasi kelompok pangan yang bergejolak mencapai 11,47 persen melampaui proyeksi 5-6 persen.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden Jokowi terus ingatkan menteri dan pejabat tak bekerja standar
Presiden kembali ingatkan menteri dan pejabat pemerintah tak bekerja standar
Kamis, 18 Agustus 2022 11:18 WIB