ANTARAJAWABARAT.com,5/9 - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menuturkan saat ini telah terjadi perlambatan penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.
"Bukannya hanya di Provinsi Jabar saja, karena saat ini telah terjadi perlambatan penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia," kata Kepala Divisi Advokasi Sekretariat TNP2K, Muhammad Arif Tasrif, usai menghadiri Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) se-Jabar, di Kota Bandung, Selasa.
Ia menuturkan, pada tahun 1970 an, tingkat kemiskinan di Indonesia bisa mengalami penurunan hingga 60 persen dan juga di tahun 1990 an bisa menurun sampai 45 persen.
"Akan tetapi, saat ini penurunan tingkat kemiskinan tersebut tidak sampai 20 persen. Artinya, ada perlambatan. Semakin kecil kemiskinan di daerah maka akan semakin sulit untuk menekan lebih rendah kemiskinan tersebut," ujarnya.
Sehingga, kata Arif, jangan kaget apabila menurunkan angka kemiskinan di Jabar lebih susah jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di Papua walaupun dari sisi presentase, angka kemiskinan di Jabar lebih kecil yakni hanya 10,9 persen.
"Sementara di Papua presentase kemiskinan jumlahnya lebih besar mencapai 31 persen. Akan tetapi, untuk di Jabar jumlah penduduknya sangat banyak yakni sekitar 42 juta orang sementara di Papua hanya 900 ribu saja," kata dia.
Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga meminta kepada setiap pemerintah daerah supaya mulai menggunakan data Program Perlindungan Sosial (PPLS) terbaru tahun 2011 dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan pelaksaan program pengentasan kemiskinan.
Dikatakannya, data mikro ini bisa dipakai daerah untuk mencari tahu siapa sasaran yang layak untuk program perlindungan sosial berdasarkan kriteria.
"Jadi di dalam data ini ada semua keterangan menyangkut keluarga yang akan jadi sasaran tersebut. Data ini bisa jadi acuan target penerima program," katanya.
Menurut dia, data yang disusun selama Agustus hingga September 2011 ini didapatkan dari hasil survei, re-chek dan sweeping pada masyarakat rumah tangga sasaran.
"Dan tentunya saya berharap data ini segera dipakai (oleh daerah) karena lebih bagus dari data BLT (bantuan langsung tunai)," ujarnya.***3***
Ajat S