Dari sisi anggaran, Pemerintah membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dalam membangun IKN Nusantara. Dari total anggaran Rp466 triliun tersebut, pemerintah merencanakan sebanyak 19-20 persen dari APBN, sementara sisanya berasal dari investasi dan kemitraan dengan swasta.
Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terkait pertemuan kedua pemimpin di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, Jumat.
"Kedua pemimpin menindaklanjuti pembahasan sebelumnya yaitu mengenai kerja sama investasi pembangunan IKN," ujar Menlu Retno dalam keterangan secara daring terkait dengan pertemuan Jokowi dan Presiden UEA.
Retno mengatakan bahwa kedua pemimpin membahas implementasi komitmen investasi UEA untuk pembangunan IKN, dan beberapa tindak lanjut terkait dengan investasi IKN, antara lain, pembentukan pendanaan pembangunan IKN berupa IKN Fund oleh Indonesia Investment Authority (INA) dengan pihak UEA.
"Yang lain akan disiapkan paket investasi oleh Indonesia. Pemerintah sedang menggodok rancangan peraturan pemerintah terkait dengan investasi," jelas Retno.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PUPR sebut Presiden akan tinjau IKN 3 bulan sekali