Sebelumnya, dalam sambutan pembukaan rakor teknis TPPS se-Provinsi Jawa Barat, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyampaikan penurunan persentase kekerdilan di wilayahnya.
Uu menyampaikan prevalensi kekerdilan tahun 2021 menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) secara nasional 24,4 persen.
Sementara Provinsi Jawa Barat sebesar 24,5 persen, masih di atas angka nasional. Namun demikian, terjadi penurunan dari tahun 2019 sebesar 26,2 persen.
Sementara Provinsi Jawa Barat sebesar 24,5 persen, masih di atas angka nasional. Namun demikian, terjadi penurunan dari tahun 2019 sebesar 26,2 persen.
Uu mengaku Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah prioritas penggarapan penurunan angka kekerdilan di Indonesia, mengingat jumlah penduduk Jawa Barat yang lebih tinggi dibanding yang lain.
"Hasil pendataan, jumlah balita tahun 2021 tercatat ada sekitar 3,2 juta di Jawa Barat. Sehingga secara absolut, angka kasus stunting masih tinggi dan akan mempengaruhi prevalensi stunting secara nasional," jelas Uu lagi.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuktikan keseriusannya untuk menangani kekerdilan dengan membentuk TPPS di setiap daerah kabupaten/kota di Jawa Barat. Ditambah pembentukan satgas oleh BKKBN pusat.
"Percepatan penurunan stunting bukan hanya tugas dinas kesehatan, BKKBN, atau Bappeda. Namun semua sektor, swasta dan seluruh elemen masyarakat. Percepatan penurunan stunting ini harus menjadi program prioritas para kepala daerah," kata Uu.
