Pemprov Jawa Barat raih Opini WTP dari BPK ke-11 kalinya
Selasa, 24 Mei 2022 21:10 WIB
“Ada temuan-temuan yang berulang, yang setiap tahun hampir selalu ada, jadi kami juga menekankan pada pemda prov agar hal itu ditekan, diminimalkan, termasuk dampak-dampaknya. Ada pula temuan baru. Itu kami minta kepada pemda prov untuk bisa dilakukan langkah-langkah perbaikan,” kata Arif.
“Tindak lanjutnya juga kalau kami nilai masih di bawah 70 persen, masih perlu ditingkatkan lagi. Target kami sih minimal 85 persen bisa tercapai,” tuturnya.
Beberapa permasalahan signifikan yang menjadi catatan BPK untuk Pemda Provinsi Jabar antara lain pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang belum memadai, kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan tambahan penghasilan kepada ASN nonaktif, kekurangan volume pekerjaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, keterlambatan enam pekerjaan belanja modal, serta penatausahaan aset yang belum memadai.
Baca juga: Pemkab Bogor wacanakan bangun WTP di Cariu atasi kekeringan
Baca juga: Delapan tahun beruntun Polri terima opini WTP dari BPK
Baca juga: Pemkab Bogor wacanakan bangun WTP di Cariu atasi kekeringan
Baca juga: Delapan tahun beruntun Polri terima opini WTP dari BPK