Bogor (ANTARA) - Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) akan melakukan musyawarah untuk membicarakan posisi Ketua DPW PPP Jawa Barat Ade Yasin, setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka.
"DPP PPP belum menentukan kapan waktunya, tapi akan membicarakannya," kata Ketua DPP PPP, Andi Surya Wijaya, saat dihubungi melalui telepon selulernya di Bogor, Sabtu.
DPP PPP akan membicarakan posisi Ketua DPW PPP Jawa Barat setelah Ade Yasin ditetapkan oleh KPK pada Kamis (28/4) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait audit laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Bogor.
Ketika ditanya bagaimana dengan jabatan Ade Yasin sebagai Ketua DPW PPP Jawa Barat periode 2021-2026, setelah ditetapkan sebagai tersangka, apakah akan dinonaktifkan?
Andi Surya menjelaskan, DPP PPP sampai saat ini belum membicarakannya, karena masih menunggu perkembangan penanganan kasusnya oleh KPK.
Menurut dia, sikap DPP PPP pada prinsipnya adalah menghargai proses hukum yang sedang berjalan dengan berlandaskan azas hukum praduga tidak bersalah sampai ada keputusan hukum yang tetap.
"Karena dalam kasus ini, tersangkanya tidak hanya Ade Yasin tapi ada tujuh orang tersangka lainnya," katanya.
