Kepala negara G20 akan diajak lihat ujicoba kereta cepat Jakarta-Bandung

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sejumlah kepala negara G20 akan diajak untuk melihat uji coba  operasional kereta cepat Jakarta-Bandung pada puncak rangkaian KTT G20, November mendatang.

"Bulan November nanti waktu G20, trial kereta cepat ini sudah bisa dilakukan dari Plered sampai ke Tegalluar. Presiden Jokowi dengan beberapa kepala negara, mungkin Presiden Xi Jinping dan mungkin juga dengan Mohammed bin Zayed dari Abu Dhabi juga akan melihat nanti trial itu," kata Menko Luhut Pandjaitan dalam kunjungannya ke Depo LRT Jabodebek di Jatimulya, Bekasi Timur, Jumat.

Menko Luhut menuturkan beberapa hari sebelumnya telah meninjau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan melihat proyek tersebut akan bisa berjalan dengan baik.

Ia mengaku kini tidak ada lagi masalah terkait progres pembangunan dan pendanaannya. Namun, pembengkakan biaya (overrun cost) dari proyek tersebut kini sedang diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sendiri mengalami pembengkakan biaya menjadi 1,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp26,7 triliun akibat konstruksi atau EPC dan pembebasan lahan. Selain biayanya membengkak, proyek tersebut juga terpaksa harus molor.

"Presiden kemarin memberikan arahan yaitu di schedule-nya jangan sampai meleset. Meleset schedule-nya di kereta cepat Jakarta-Bandung itu sebenarnya masalah geologi adanya mata air yang besar sekali di tunnel, sehingga tertunda mungkin 3-4 bulan. Jadi kita baru berharap itu tuntas selesai pada Juni tahun depan. Kita coba sih, mungkin lebih cepat, tapi worst scenario (skenario terburuk) kira-kira itu," ungkap Menko Luhut.

Meski sudah sempat tertunda, ia memastikan kereta cepat Jakarta-Bandung akan mulai diujicoba pada akhir 2022 dan bisa beroperasi pada Juni 2023.

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai schedule-nya, karena saya dengan Pak Menhub dan Pak Tiko (Wamen BUMN) memantau betul progres itu," kata Menko Luhut.