Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara terdakwa Rahmat Wardi dari pihak swasta, yakni Direktur CV Prima ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.
Rahmat merupakan penyuap mantan Wali Kota Banjar Herman Sutrisno dalam perkara suap proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar, Jawa Barat.
"Tim jaksa, Selasa (1/3) telah selesai melimpahkan berkas perkara terdakwa Rahmat Wardi ke Pengadilan Tipikor pada PN Bandung," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan penahanan terdakwa Rahmat selanjutnya juga beralih dan menjadi kewenangan pengadilan tipikor. Tim jaksa masih menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim sekaligus penetapan hari sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan.
"Terdakwa didakwa dengan dakwaan, pertama Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUHP," ucap Ali.
KPK telah mengumumkan Herman dan Rahmat sebagai tersangka pada 23 Desember 2021.
Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut Rahmat sebagai salah satu pengusaha jasa konstruksi di Kota Banjar diduga memiliki kedekatan dengan Herman selaku Wali Kota Banjar periode 2008-2013.
KPK serahhkan berkas perkara penyuap mantan Wali Kota Banjar ke Pengadilan
Rabu, 2 Maret 2022 10:25 WIB
Mantan Wali Kota Banjar Herman Sutrisno (kanan/rompi jingga) dan Rahmat Wardi dari pihak swasta (tengah/rompi jingga) di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/12/2021). KPK telah keduanya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar, Jawa Barat. ANTARA/HO-Humas KPK
