Kota Bogor (ANTARA) - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meminta pengusaha di daerahnya mengantisipasi gerak para perencana kota (urban planner) atas rencana perpindahan ibu kota negara ke Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur, yang memungkinkan bisnis di kota hujan perlu beradaptasi.
Bima Arya dalam keterangan yang diperoleh di Kota Bogor, Minggu, menyebutkan permintaana tersebut saat berbicara pada Musyawarah Cabang (Muscab) V Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kota Bogor pada Sabtu (20/11).
Menurut Bima, potensi bisnis baru yang bisa dikembangkan mulai bermunculan untuk beradaptasi akibat jauh dari ibu kota negara ke depan telah didukung perkembangan transportasi umum mulai membaik.
Bidang ekonomi yang mungkin tumbuh di kotanya seperti ekonomi kreatif, industri film yang mulai melirik kotanya serta pengembangan kampung tematik Ciharashas di Kelurahan Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan, Wisata Danau Situ Gede.
Ia berharap HIPMI Kota Bogor bisa melanjutkan kaderisasi dan meningkatkan karakter, bukan hanya menjadi pengusaha andal yang berintegritas tetapi menjadi pemimpin-pemimpin besar pada saatnya nanti.
Kota Bogor yang dikenal dengan kota sejuta angkutan kota (angkot) mulai akan bergeser dengan moda transportasi bus berukuran sedang Biskita Trans Pakuan dari program Buy The Service (BTS) Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan.
Bus tersebut sampai akhir tahun 2021 akan ada 49 bus menggantikan 147 angkot.
"Tahun depan Insya Allah ada ratusan bus akan masuk dan dua tahun lagi kalau lancar trem akan mulai groundbreaking di kota Bogor. Itu adalah rencana-rencana besar yang bisa diantisipasi bersama," katanya.
Menurut Bima, Kota Bogor yang selama ini mendapat pendapatan asli daerah (PAD) terbanyak dari sektor jasa dan pariwisata khususnya fasilitas wisata hotel yang sering digunakan sebagai tempat rapat dan kementerian akan berkurang dan bergeser ke Kalimantan.
Ia menilai pasti telah ada perencana kota yang mendesain kawasan sekitar ibu kota negara baru dengan sejumlah potensi ekonominya.
Dengan begitu, Kota Bogor yang selama ini berdekatan Ibu kota Jakarta mengandalkan pemesanan ruang rapat kementerian harus mulai mencari peluang baru.