Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo tiba di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab seusai menempuh penerbangan selama kurang lebih 7,5 jam dari Glasgow, Skotlandia, Selasa (2/11).
Berdasarkan informasi yang dibagikan Biro Pers Sekretariat Presiden, Pesawat GIA-1 yang ditumpangi Presiden mendarat di Terminal Kepresidenan Bandara Internasional Abu Dhabi sekitar pukul 22.50 waktu setempat atau Rabu, pukul 01.50 WIB.
Setelah pesawat berhenti dengan sempurna, Presiden Jokowi disambut oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab Husin Bagis beserta Ibu Farida Husin Bagis, Menteri Energi Persatuan Emirat Arab Suhail Al Mazroui, dan Atase Pertahanan RI Riyadh Brigjen Erlangga di bawah tangga pesawat.
Sebelum meninggalkan bandara, Presiden Jokowi berbincang-bincang dengan Menteri Energi Persatuan Emirat Arab Suhail Al Mazroui didampingi Duta Besar Republik Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab Husin Bagis di Ruang Majlis.
Selanjutnya, Presiden Jokowi bersama rombongan meninggalkan Bandar Udara Internasional Abu Dhabi, menuju hotel tempat menginap selama berada di Abu Dhabi.
Persatuan Emirat Arab merupakan negara ketiga yang dikunjungi Presiden Jokowi dalam rangkaian lawatan ke luar negerinya setelah Italia dan Skotlandia.
Di Abu Dhabi, Presiden Jokowi akan bertemu dengan Putra Mahkota Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) dan menghadiri pertemuan bisnis dengan beberapa tokoh dan pebisnis.
Kegiatan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi utamanya untuk memperkuat kerja sama terutama dalam bidang perdagangan dan investasi.
Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Abu Dhabi antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Baca juga: Presiden RI Jokowi lanjutkan lawatan ke Abu Dhabi
Baca juga: Presiden Joko Widodo sampaikan tiga pandangan dalam pengelolaan hutan
Baca juga: Presiden Jokowi sayangkan perlakukan diskrminatif UE soal kelapa sawit RI