Bandung (ANTARA) - Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady mengatakan salah satu kendala pembangunan Jalan Tol Cileunyi–Sumedang–Dawuan atau Tol Cisumdawu adalah pembebasan lahan tahap dua.
"Semestinya masalah klasik seperti itu dapat segera terselesaikan sesuai target. Padahal ada slot kalau mau melakukan akselerasi, yakni pada tahun 2020 akhir sampai 2021," kata Daddy Rohanady di Bandung, Senin.
Dia mengatakan penyelesaian pembangunan jalan Tol Cisumdawu harus dikebut agar Bandara Internasional Jawa Barat, Kertajati di Kabupaten Majalengka dapat beroperasi secara lebih cepat dan optimal.
Ia menuturkan keberadaan Tol Cisumdawu diharapkan dapat mendorong akselerasi beroperasinya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Tol tersebut diharapkan menjadi akses yang memudahkan jalan menuju bandara yang letaknya di Kabupaten Majalengka itu.
"Dengan demikian diharapkan bandara itu benar-benar berfungsi menjadi salah satu pengungkit roda perekonomian Jawa Barat," kata dia.
BIJB Kertajati tidak bisa berdiri sendiri karena selain masih harus dilengkapi dengan sarana kelengkapan lainnya, semisal hotel, pusat perbelanjaan, tempat pengisian aftur, dan rumah sakit, bandara tersebut juga membutuhkan dukungan aksesibilitas yang memadai.
Ia mengatakan akses yang dianggap paling ideal dan memanjakan pengguna jasa BIJB Kertajati adalah akses tol, baik dari ruas Tol Cikampek -Palimanan (Cipali) maupun dari Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) dan pembangunan ruas jalan tol ini semestinya dapat dikebut.
Pembangunan Tol Cisumdawu dibagi menjadi dua tahap yakni tahap pertama (Fase 1-3) Cileunyi-Cimalaka dan tahap dua Cimalaka-Dawuan (Fase 4-6).
Menurut dia, pembebasan lahan Tol Cisumdawu bisa saja dari dana pinjaman dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkewajiban membebaskan lahan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Muljono, menurut Daddy, pernah menyatakan konstruksi ruas Tol Cisumdawu akan dituntaskan selama 12 bulan hingga November 2021 dan pembebasan lahannya menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Kalau mau melakukan akselerasi, dana pembebasan lahan tersebut semestinya bisa saja diambil dari dana pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp4 triliun yang merupakan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur," kata Daddy.
Menteri PUPR, lanjut Daddy juga berharap agar uji coba fungsi dan laik operasi Tol Cisumdawu bisa dilakukan pada bulan Juli 2021 atau minimal dapat digunakan untuk keberangkatan jamaah haji Provinsi Jawa Barat 2021.
"Ternyata tahun 2021 Indonesia tidak melakukan pemberangkatan haji. Agar segera beroperasi, sebagian pembangunan Tol Cisumdawu dilaksanakan dengan skema padat karya untuk menyerap tenaga kerja," kata dia.
Menurut dia, pembebasan lahan memang selalu menjadi masalah klasik dan demikian pula dengan lahan untuk pembangunan Tol Cisumdawu.
"Bagaimana pembangunan mau dikebut jika pembebasan lahannya saja karut-marut. Jangan sampai semua hanya sebatas wacana," kata dia.
Baca juga: Gubernur Jawa Barat: Tol Cisumdawu rampung akhir tahun 2021
Baca juga: Jalan Tol Cisumdawu ditargetkan dapat diresmikan pada Desember 2021
Baca juga: Menko Luhut kerahkan tim khusus pantau perkembangan di tiga ruas tol
