DPRD Jabar berharap lembaga penyiaran jadi garda terdepan lawan hoaks

Bandung (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyatakan, selain membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, lembaga penyiaran diharapkan bisa menjadi garda terdepan untuk memerangi radikalisme dan informasi hoaks.

"Adalah tanggung jawab bersama sebagai warga Jawa Barat. Hanya melalui dunia penyiaran ini segala sosialisasi kebijakan dan nilai-nilai tersebut dapat dilakukan karena ruang lingkupnya sangat luas dan cepat," kata Ketua Komisi I DPRD Jabar Bedi Budiman, di Bandung, Sabtu.

Bedi mendorong pada momentum Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-88 Tahun 2021 Jabar lembaga penyiaran di Jabar untuk bersama-sama membantu membangkitkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19.

Hal tersebut, kata dia, sejalan dengan tema Peringatan Hari Penyiaran Nasional ke-88 Jabar, yakni "Peran Lembaga Penyiaran dalam Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 untuk mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir Batin".

"Lembaga penyiaran secara gotong royong membantu membangkitkan perekonomian di tengah pandemi COVID-19 di Jawa Barat," kata dia.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, lembaga penyiaran memiliki peran penting dalam sosialisasi dan edukasi, terutama soal penanganan pandemi COVID-19.

Apalagi, lembaga penyiaran menyebarluaskan informasi dengan interaktif. Informasi yang dikemas dalam bentuk video dan suara, kata Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, akan lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Selain itu, Kang Emil pun menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi Jabar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar intens menjalin kerja sama dengan lembaga penyiaran untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas.

“Alhamdulillah lewat Diskominfo, kehumasan bisa bermitra luar biasa terkait vaksinasi, dan kerja sama lainnya ke seluruh media,” katanya pula.

Menurut Kang Emil, Pemprov Jabar saat ini menerapkan konsep pentahelix dengan menggandeng lima unsur, yakni akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, dan media, dalam setiap proses dan kegiatan pembangunan.

Keterlibatan lima unsur tersebut dapat membuat proses pembangunan di Jabar berjalan lebih efektif dan efisien.

“Jadi rumus inilah yang menjadi teori baru dalam pembangunan, makanya Pemerintah Provinsi Jabar membuka diri bagi yang mencintai Jabar untuk terlibat dalam membuat keputusan,” katanya lagi.

Baca juga: Presiden sebut keterbukaan informasi faktor penting penanganan pandemi

Baca juga: Kominfo ingatkan masyarakat jangan mudah percaya hoaks

Baca juga: Digitalisasi pers dan penyiaran harus segera diwujudkan