JK sebut "Check and Balance" penting dalam pemerintahan demokratis

Jakarta (ANTARA) - Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla mengatakan kemampuan untuk saling mengontrol dan menjaga keseimbangan perlu untuk menjalankan suatu negara dengan pemerintahan yang demokratis.

"Saya tentu berterima kasih dan penting sekali bahwa Pemerintah membuka diri dalam hal kritikan karena kritikan itu sangat penting untuk Pemerintah sendiri. Oleh karena itu, kalau Pemerintah ingin berjalan secara demokratis, penting ada check and balances," kata JK dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Terkait dengan pernyataannya yang disalahartikan oleh kelompok-kelompok tertentu di media sosial, JK menegaskan bahwa tidak ada kesalahan dalam pertanyaan yang dia kemukakan di acara diskusi virtual Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI.



"Apa yang saya kemukakan itu berbentuk pertanyaan, wajar, bahwa bagaimana caranya agar mengkritik tanpa dipanggil polisi. Itu murni pertanyaan, (tetapi) banyak yang menanggapi berbeda-beda, terutama buzzer-buzzer ini 'kan," tukasnya.

JK menegaskan bahwa pertanyaannya tentang bagaimana cara mengkritik yang baik tersebut murni hasil dari pemikirannya sendiri. Pertanyaan tersebut, menurut JK, juga bertujuan untuk memberikan kebaikan bagi Pemerintah dan masyarakat.

"Bodoh benar itu orang yang suka menafsirkan yang tidak-tidak suatu ucapan yang sederhana, yaitu bagaimana caranya mengkritik tanpa dipanggil polisi. Dan itu betul-betul keluar dari hati saya untuk memberikan kebaikan bagi Pemerintah dan juga kebaikan kepada masyarakat," katanya menjelaskan.

JK juga mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi yang terbuka akan kritik terhadap dirinya dan pemerintahannya.

"Sekarang Presiden sendiri meminta, membuka kritik itu. Itu sangat baik sekali, kita mendukung itu. Cuma caranya, harus dijelaskan supaya baik untuk Pemerintah dan baik untuk masyarakat," katanya.



Menurut JK, serangan para buzzer tersebut justru berlawanan dengan kehendak Presiden Joko Widodo yang membuka kritik terhadap dirinya oleh masyarakat.

"Justru mereka bertentangan dengan Pak Jokowi 'kan, para buzzer itu bertentangan dengan Pak Jokowi sendiri. Pak Jokowi bilang silakan kritik, (tapi) mereka sendiri mengkritik yang bertanya. Jadi, bagaimana pikirannya?" ujarnya.

Baca juga: Mahfud sebut Pemerintah terbuka terhadap kritik dan singgung keluarga JK lapor polisi

Baca juga: Moeldoko yakinkan masyarakat sampaikan aduan tidak akan ditangkap

Baca juga: Sahroni kritik pernyataan Gubernur Ridwan Kamil salahkan Menko Polhukam