Bandung (ANTARA) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat (Jabar) meminta agar bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak pandemi COVID-19 di Provinsi Jabar tetap dilanjutkan hingga tahun 2021.
"Fraksi PKS DPRD Jabar bersikap agar Gubernur Jabar melanjutkan bantuan sosial COVID-19 di tahun 2021. Di tingkat pusat berlanjut, kenapa di Jabar tidak, harusnya berlanjut. Kami akan mengkritisi hal ini," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar yang juga Ketua DPW PKS Jabar Haru Suandharu, di Bandung, Sabtu.
Usulan agar bansos bagi warga terdampak COVID-19 tetap dilanjutkan hingga tahun depan, kata Haru, merupakan salah satu pembahasan dalam acara refleksi akhir tahun 2020 dan menyikapi pembangunan di Provinsi Jabar selama satu tahun terakhir oleh DPW PKS Jabar yang digelar secara daring.
Haru Suandharu mengatakan bahwa DPW PKS Jabar selalu bersama rakyat, terlebih di masa pandemi COVID-19.
Selain itu, Haru juga menyinggung keberhasilan Fraksi PKS DPRD Jabar mengenai sembilan rancangan peraturan daerah atau raperda yang berpihak kepada rakyat.
"Ada lima raperda sudah selesai, ada tiga lagi saat ini termasuk salah satunya Raperda RPJMD, karena terjadinya masa pandemi Covid-19 sejak Maret hingga Desember 2020 ini," kata Haru.
Haru menuturkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jabar 2018-2023 harus ada perubahan, mengingat situasi pandemi COVID-19 masih panjang.
"Di dalam APBD perubahan 2020 misalnya Pemprov Jabar masih memprioritaskan pembangunan fisik seperti alun-alun beberapa kabupaten/kota serta Command Center," kata dia.
Seharusnya apa yang menjadi konsen Pemprov Jabar, seperti refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 harus dimaksimalkan, kata Haru Suandharu.
Haru menilai bahwa saat ini kebijakan yang ada belum maksimal berpihak kepada rakyat.
"Saya berharap anggota Fraksi PKS DPRD Jabar dan DPRD di kabupaten dan kota tetap kritis, bagaimanapun fungsi DPRD tidak boleh berkurang dalam pengawasan dan pengontrolan anggaran, apalagi di saat masa pandemi in," kata dia lagi.
Haru meminta penanganan COVID-19 di Jabar harus maksimal, karena jumlah penduduk di Jabar paling tinggi.
"Sehingga Fraksi PKS DPRD Jabar mengusulkan terkait vaksin COVID-19 didengar oleh pemerintah pusat. Seharusnya di Jabar pun tentang penanganan COVID-19 ini didengar," kata dia lagi.
"Saya melihat hanya gimmick saja substansinya, sehingga kami bersikap RPJMD 2018-2023 harus diubah, yang saat ini masih dibahas di tingkat pansus sebelum nantinya mengesahkan anggaran murni 2021," kata Haru.
Pengamat politik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Prof Asep Warlan Yusuf menilai Refleksi Akhir Tahun Fraksi PKS DPRD Jabar, menilai bahwa langkah politik PKS di Jabar cukup baik dan diterima masyarakat Jabar.
"PKS Jabar ada di masyarakatnya ini, bagian sifatnya melengkapi atau kerja sama yang baik," kata Prof Asep Warlan Yusuf.
Menurut Asep, PKS Jabar saat ini tidak punya program partisipasi masyarakat yang menjadi bagian dari kerja PKS.
"Hal ini penting dibangun, sebagai dasar perjuangan bersama rakyat. Hal ini perlu sebagai unit yang mengelola public input bagi kemajuan PKS," katanya.
