Kota Bogor berupaya tingkatkan UHC jadi 95 persen pada 2021

Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat berupaya meningkatkan universal health coverage (UHC) di daerah itu pada 2021 menjadi 95 persen dengan mengaktifkan Tim Percepatan UHC yang telah terbentuk.

Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sofiah di Bogor, Rabu, mengatakan, upaya meningkatkan UHC dilakukan melalui kerja sama dengan semua pihak terkait.

"Upaya ini dapat dioptimalkan, karena Pemerintah Kota Bogor telah membentuk Tim Percepatan UHC tapi perlu diaktifkan," katanya.

UHC adalah program yang memastikan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan fasilitas pelayanan yang berkualitas tanpa harus menghadapi kesulitan finansial. UHC ini adalah program dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang telah diberlakukan sejak 2005.

Menurut Syarifah, berdasarkan data UHC Kota Bogor tahun 2020, sudah mencapai 91,10 persen warga yang memiliki akses pelayanan kesehatan tanpa kesulitan finansial dari sekitar 1,05 juta jiwa penduduk Kota Bogor.

"Masih ada 94.070 jiwa Kota Bogor yang belum tercover. Untuk menambah coverage harus dilakukan proses melalui verifikasi dan validasi data," katanya.

Menurut Syarifah, dalam upaya meningkatkan kapasitas coverage, maka data tambahan itu selain diverifikasi dan validasi juga harus terus diupdate validitasnya karena dinamika kependudukan di Kota Bogor cukup tinggi.

"Apalagi, pada kondisi pandemi COVID-19 saat ini, banyak perusahaan yang merumahkan para karyawannya," katanya.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor, kata dia, adalah terus melakukan update data, sosialisasi, mengaktifkan penerima bantuan iuran (PBI) pada program jaminan kesehatan nasional.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Bogor, Fahrurozi, mengatakan, jumlah kepesertaan PBI BPJS Kesehatan di Kota Bogor bertambah dari jumlah yang ada saat ini, sehingga UHC yang ingin dicapai dapat terlaksana pada 2021.

Menurut Fahrurozi, adanya perubahan data telah diupdate, sehingga dapat membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengisi kekosongan peserta melalui kepesertaan yang belum terdaftar.

Baca juga: Guru diusulkan divaksinasi sebelum dimulai PTM

Baca juga: Polresta Bogor Kota tingkatkan kasus RS UMMI jadi penyidikan