Jakarta (ANTARA) - Sejumlah informasi penting menghiasi berita ekonomi pada Jumat (4/12) kemarin, mulai dari penyesuaian tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit termasuk Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya, hingga Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya diizinkan melunasi utang dengan aset yang dimiliki.
Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:
1. Menkeu terapkan penyesuaian pungutan ekspor CPO per 3 Desember 2020
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerapkan penyesuaian tarif layanan pungutan ekspor produk kelapa sawit termasuk Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya yang kini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2020.
“Tarif pungutan ditetapkan berdasarkan batasan nilai harga CPO,” demikian bunyi PMK 191/PMK.05/2020 dikutip di Jakarta, Jumat.
Berita selengkapnya klik di sini
2. Kemenkeu izinkan Lapindo lunasi utang pakai aset
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmawarta menyatakan saat ini pemerintah mengizinkan utang Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya dilunasi memakai aset yang dimiliki oleh mereka.
“Mereka mau menyerahkan aset, oke,” kata Isa Rachmawarta dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat.
Berita selengkapnya klik di sini
3. Luhut undang Jepang tingkatkan investasi melalui SWF
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengundang Jepang untuk meningkatkan investasi melalui Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Nusantara Investment Authority (NIA).
Undangan tersebut disampaikan langsung oleh Luhut dalam pertemuannya dengan Penasehat Perdana Menteri Jepang, Izumi Hiroto di Kantor Perdana Menteri Jepang, di Tokyo, Kamis (3/12).
Berita selengkapnya klik di sini
4. Menteri PPN: Pemerintah perkuat desain pembangunan di Papua
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan bahwa pemerintah memperkuat desain pembangunan di Papua yang berbasis orang asli Papua.
“Strategi komprehensif untuk Papua telah dilakukan dari berbagai perspektif sejak era otonomi khusus (otsus) tahun 2001 baik yang ditempuh pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Berita selengkapnya klik di sini
5. Adik Prabowo: Susi Pudjiastuti keliru melarang budidaya lobster
Adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan kembali penilaiannya bahwa kebijakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Kerja, Susi Pudjiastuti, keliru karena melarang budidaya lobster.
"Maaf ya, menurut saya menteri lama (Susi Pudjiastuti) sangat-sangat keliru. Masa kami dilarang ekspor, dilarang budidaya lobster? Menurut saya, dan juga banyak orang merasa Indonesia berpotensi menjadi adikuasa produk-produk kelautan. Kita harusnya yang besar, bukan Vietnam. Maka kebijakan menteri lama sangat keliru. Susi keliru menurut saya," kata Hashim dalam konferensi pers di Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta Utara, Jumat.
Berita selengkapnya klik di sini
