Jakarta (ANTARA) - Komisi Kejaksaan (Komjak) telah mengirimkan surat ke Kepala Kejaksaan Negeri Jaksel Anang Supriyatna untuk meminta penjelasan terkait foto makan bareng dengan jenderal Polri terdakwa kasus red notice yakni Irjen Napoleon Bonaparte (NB) dan Brigjen Prasetijo Utomo.
"Hari ini (kami layangkan surat), karena kami baru putuskan tadi dalam rapat. Supaya cepat, kami akan minta keterangan tertulis dulu," kata Ketua Komjak Barita Simanjuntak saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin.
Barita berujar bahwa Komisi Kejaksaan langsung merespon informasi yang menjadi polemik di masyarakat terkait perjamuan makan terhadap terdakwa kasus korupsi Irjen Napoleon dan Brigjen Prasetijo oleh Kajari Anang.
"Kami akan minta keterangan dan penjelasan dari yang bersangkutan (Kajari Jaksel) supaya jelas. Dari situ kami tanyakan bagaimana penanganannya sampai ada tanggapan dari berbagai pihak seperti itu, kami akan tanyakan," ujarnya.
Barita mengatakan pihaknya akan mendalami terlebih dulu kasus yang viral di media sosial ini.
Sementara Petrus Bala Pattyona, Kuasa Hukum Irjen Napoleon Bonaparte menjelaskan mengenai jamuan makan yang diberikan Kajari Jakarta Selatan Anang saat penyerahan tersangka dan barang bukti (pelimpahan tahap II) pada Jumat (16/10).
"Itu acara P21 Brigjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napolean Bonaparte di Kejaksaan Jaksel lalu, pas makan siang sesudah Salat Jumat, kami dikasih soto Betawi. Padahal biasa-biasa saja, cuman jadi heboh seolah-olah perlakuan istimewa," kata Petrus.
Sebelumnya beredar foto Brigjen Prasetijo, Irjen Napoleon dan pengacara makan bersama Kepala Kejari Jaksel di sebuah ruangan. Napoleon dan Prasetijo saat itu tampak mengenakan pakaian dinas Polri.
Baca juga: Bareskrim Polri tahan Irjen Napoleon dan Tommy Sumardi 20 hari ke depan
Komjak minta penjelasan Kajari Jaksel soal foto makan bareng terdakwa Irjen NB
Senin, 19 Oktober 2020 15:31 WIB
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono (kiri) dan Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak (kanan) membalas salam usai memberikan keterangan kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (8/9/2020). Dalam penyidikan kasus dugaan suap jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait pengurusan pengajuan fatwa MA untuk membebaskan Djoko Tjandra, Kejaksaan Agung menggandeng KPK, Kemenko Polhukam, Badan Reserse Kriminal Polri dan Komisi Kejaksaan bertujuan agar proses penyidikan dilakukan lebih transparan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.
