Bandung, 28/1 (ANTARA)- Ribuan pengunjuk rasa dari berbagai elemen memadati sepanjang Jalan Diponegoro untuk menggelar aksi mengritisi 100 hari kinerja Pemerintahan SBY-Boediono, bahkan sebagian mereka berorasi di depan Gedung RRI Bandung, Kamis.
Massa yang berasal dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) melakukan aksi longmarch dari depan halaman Gedung Sate menuju Gedung RRI Bandung. Hal tersebut mereka lakukan untuk memberikan kesempatan kepada massa dari persatuan buruh yang ingin melakukan orasi di depan Gedung sate.
Berdasarkan pantauan, aksi massa dalam mengkritisi pemerintahan SBY-Boediona tidak hanya terfokuskan di satu titik, melainkan terbagi menjadi tiga titik, yakni di gerbang kanan dan kiri Gedung Sate, Depan Gedung RRI dan sepanjang Jalan Diponegoro.
Silih berdatangannya masa yang menuju Jalan Diponegoro atau Gedung Sate membuat arus lalu lintas di sana menjadi macet, bahkan aparat kepolisian terpaksa menutup akses kendaraan yang akan melintas ke depan Gedung Sate Bandung.
Kebanyakan tuntutan yang dibawakan oleh para demonstran yakni mengenai kegagalan pemerintahan SBY-Boediono dalam memimpin negara Indonesia. Tidak hanya itu, mereka juga menuntut pemerintah segera menyelesaikan kasus korupsi, Bank Century, hapus kontrak kerja dan keberpihakan kepada rakyat kecil terutama buruh dan petani.
Sementara itu, di tengah cuaca yang panas, situasi di halaman Gedung Sate hingga pukul 12.00 WIB semakin dipadati para demonstran. Massa terus berdatangan dan silih berganti mengeluarkan pernyataan mengritisi Pemerintahan SBY-Boediono.
Sebelumnya, ribuan masa yang datang ke Gedung Sate untuk mengritisi kinerja 100 hari SBY-Boediono itu berasal dari kaum buruh, serikat pekerja, badan eksekutif mahasiswa (BEM) Bandung Raya, KAMMI, Hima Persis serta berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat lainnya.
Mereka juga menggelar aksi teatrikal dalam orasinya mereka menyatakan pemerintaha SBY-Boediono dalam 100 hari belum memberikan jawaban atas keinginan masyarakat Indonesia bebas dari korupsi dan mensejahterakan rakyat.
Tidak hanya itu, para demonstran juga menuntut pemerintah segera mendorong penyelesaian kasus Bank Century, mendorong PPATK membuka aliran dana Bank Century, pemberantasan mafia hukum dan penegakan supremasi hukum.
"Kami mau pemerintahan SBY menurunkan harga sembako, tarif rumah sakit, Jamkesmas, dan menunda ACFTA untuk bisa mempersiapkan kematangan perindustrian dan iklim usaha nasional," kata koordinator aksi BEM Bandung Raya Mei Susanto kepada wartawan.
Disamping itu, lanjutnya, Pemerintahan SBY juga harus menyudahi drama politik oleh Pansus Angket Bank Century DPR dan segera mengeluarkan rekomendasi adanya pihak yang bertanggungjawab dalam bailout Bank Century dan membongkar aliran dana Bank Century.
"KPK harus segera bertindak progresif mengusut tuntas kasus Bank Century dengan cepat menentukan pihak-pihak yang bertanggungjawab dan aliran dananya," pungkasnya.
(U.K-IP/B/B013/B013) 28-01-2010 12:41:12