Reealisasi anggaran Kementan capai 60,43 persen hingga 11 September

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian mencatat serapan atau realisasi anggaran hingga 11 September 2020 telah mencapai Rp8,49 triliun atau sebesar 68,75 persen dari pagu anggaran Tahun 2020 mencapai Rp14,05 triliun.

Dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memaparkan realisasi anggaran tersebut di luar outstanding kontrak sebesar Rp1,16 triliun yang akan segera dibayarkan.

"Apabila memperhitungkan outstanding kontrak sebesar Rp1,16 triliun yang diperkirakan akan segera dibayarkan, maka realisasi anggaran sampai mencapai Rp9,66 triliun atau 68,75 persen," kata Mentan Syahrul dalam rapat kerja yang dilaksanakan di Komisi IV DPR Jakarta, Senin.

Ada pun kegiatan utama yang dilakukan Kementan dalam rangka menopang produksi komoditas pangan, yakni pengembangan padi telah mencapai 196.933 ha (45,20 persen), bantuan benih padi hibrida mencapai 5.395 ha (53,95 persen), bantuan benih padi inbrida 768.161 ha (37,07 persen), serta untuk bantuan benih jagung mencapai 859.446 ha (61,62 persen).

Sementara itu, pengembangan hortikultura utama dilakukan melalui kawasan bawang merah mencapai 1.140 ha (38 persen) dan kawasan aneka cabai 2.890 ha (57,80 persen).

Pengembangan komoditas perkebunan untuk kopi mencapai 3.150 (39,03 persen), kakao 1.990 ha (39,88 persen) dan karet 1.625 ha (39,88 persen). Selain itu, juga telah terealisasi penyediaan benih tanaman perkebunan sebanyak 53 juta batang (60,28 persen).

"Untuk mendorong produksi ternak, telah dihasilkan benih ternak unggul sebanyak 4,5 juta dosis atau 91,12 persen dari target," kata Mentan Syahrul.

Kegiatan lain yang mendukung peningkatan produksi komoditas utama di atas, yaitu perbaikan irigasi, pembangunan sumber air, bantuan alsintan, asuransi pertanian, penyuluhan pertanian, stabilisasi pasokan dan harga pangan dan lainnya, realisasi fisik telah mencapai di atas 55 persen.

Baca juga: Tanggapi petani Jabar, Kementan tambah alokasi pupuk subsidi 1 juta ton

Baca juga: BPK periksa anggaran penanganan COVID-19 Pemkot Bogor