Bogor (ANTARA) - DPRD Kota Bogor serius mendukung berbagai langkah tanggap Pemerintah Kota Bogor dalam melakukan pencegahan dan penanganan penyebaran virus corona (COVID-19).
"Sikap serius itu yakni mendukung kebijakan anggaran dan mendukung kerja Gugus Tugas COVID-19 Kota Bogor yang dibentuk Pemerintah Kota Bogor dalam penanganan dan pencegahan COVID-19, agar hasilnya maksimal dan menyeluruh," kata Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, melalui telepon selulernya di Kota Bogor, Kamis.
Menurut Atang, sikap serius DPRD dalam mendukung berbagai langkah tanggap yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor, diputuskan dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) di Ruang Paripurna DPRD Kota Bogor, Selasa (31/3).
Baca juga: Pemkot Bogor perpanjang kerja dari rumah sampai 21 April
Ketua DPD PKS Kota Bogor ini menjelaskan, hasil rapat Bamus DPRD Kota Bogor itu antara lain, DPRD Kota Bogor serius membantu kerja Gugus Tugas COVID-19 dalam aksi tanggap COVID-19.
"Ini merupakan sikap resmi DPRD Kota Bogor yang diputuskan dalam rapat Bamus. Sebelumnya DPRD juga sudah aktif membantu Pemkot dalam kegiatan tanggap COVID-19 ini," jelas Atang.
Rapat Bamus yang dilaksanakan dengan protokol ketat "social distancing" dan diikuti lebih dari dua pertiga anggota Bamus itu, menyepakati tiga hal pokok yakni, kebijakan penganggaran, pengawasan, dan turut pro-aktif pada implementasi kebijakan penanganan COVID-19.
Atang menjelaskan, pertama, DPRD memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan anggaran penanganan COVID-19 di Kota Bogor dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku.
Baca juga: Pemkot Bogor segera terapkan PSSB cegah COVID-19
"Dukungan anggaran tersebut melalui dua bentuk, yakni penggunaan dana BTT (belanja tidak terduga) yang sebelumnya sudah disepakati serta melalui revisi program Pemkot yang alokasi anggarannya tidak terlalu prioritas," katanya.
Menurut Atang, sejumlah program Pemerintah Kota Bogor yang dinilai alokasi anggarannya tidak terlalu prioritas dan bisa direvisi, antara lain, anggaran perjalanan dinas, bimbingan teknis, makan minum dan beberapa pos lain yang masih bisa ditunda.
"Kami menugaskan Sekretaris Dewan untuk menyisir pos-pos tersebut dan menargetkan minimal Rp5 miliar bisa dialihkan untuk kegiatan tanggap COVID-19. "Syukur kalau bisa lebih banyak lagi," katanya.
Baca juga: Dishub Kota Bogor lakukan pengecekan lapangan skenario karantina
Kedua, DPRD Kota Bogor menugaskan khusus Komisi IV untuk mengawal kebijakan dan sekaligus melakukan pengawasan atas implementasi kebijakan tangap COVID-19, baik terhadap kinerja Gugus Tugas COVID-19 maupun penggunaan anggaran di lapangan, agar benar-benar optimal dan tidak terjadi penyelewengan.
"Kami ingin memastikan semua langkah dan kebijakan bisa terlaksana dengan optimal sehingga penanganan COVID-19 ini bisa lebih cepat," katanya.
Ketiga, DPRD Kota Bogor akan memberikan rumusan terkait skema program untuk warga terkena dampak ekonomi, dengan adanya kebijakan jaga jarak sosial (social distancing).
Baca juga: Bupati dan Wakil Wali Kota Bogor desak Anies Baswedan karantina wilayah DKI
"Kami ingin memastikan bahwa programnya sesuai kebutuhan masyarakat, tepat sasaran, dan tidak ada penyelewengan. Anggota DPRD juga akan terus aktif membantu implementasi program tanggap COVID-19," kata Atang.
