Bandung (ANTARA) - Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Idil Akbar SIP MIP memprediksi perombakan (reshuffle) dalam tubuh Kabinet Indonesia Maju bentukan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin akan terealisasi sekitar Maret mendatang.
"Saya pikir iya akan ada (reshuffle). Bahkan berbagai selentingan pun saya dengar bahwa presiden akan melakukan evaluasi para menterinya sebagai pintu masuk menuju reshuffle. Mungkin sekitar bulan Maret lah," sebutnya saat diwawancarai di Bandung, Selasa.
Ia berpendapat reshuffle dalam sebuah kabinet menteri merupakan sesuatu yang wajar selama dengan tujuan untuk mendapatkan kinerja terbaik di setiap pos kementerian.
"Apabila menteri jauh dari harapan presiden dan tidak mendapatkan apresiasi baik dari masyarakat, kenapa harus dipertahankan? Kalau indikator sudah tidak tercapai, menteri layak di-reshuffle," tambahnya.
Wacana p-erombakan kabinet periode kedua Jokowi-Amin makin menyeruak di masyarakat setelah beberapa lembaga survei membeberkan hasil surveinya, seperti Indonesia Political Opinion yang menjabarkan 42 persen publik merasa perlu adanya reshuffle, 36 persen tidak perlu, dan 22 persen tidak menjawab.
Idil yang juga peneliti di Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) menilai kinerja kabinet secara umum tidak ada yang terlalu dominan antara satu dengan yang lainnya.
"Sejauh yang saya amati mulai dari pelantikan hingga kini, saya masih belum melihat ada kinerja yang begitu kentara antara satu dengan yang lainnya. Mungkin ada beberapa menteri-menteri yang bemunculan di media, baik itu positif dan negatif, dalam membuat statement dan membuat persoalan di masyarakat,” ujar Idil.
Dia juga berpendapat beberapa menteri yang berpotensi untuk digantikan saat reshuffle kabinet di antaranya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agama Fachrul Razi, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Namun Idil juga menjelaskan cukup sulit untuk menggantikan posisi Yasonna yang selain menteri kepercayaan Jokowi sejak periode pertama, juga dikenal sebagai orang kepercayaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Yang terpenting adalah kita harus kembali ke khitah menteri yaitu dipekerjakan presiden untuk kepentingan negara. Oleh karena itu tendensi kepentingan kepada partai seharusnya dan sebaiknya dikesampingkan," jelas Idil yang juga staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unpad Bandung.
Adapun sosok pengganti menteri yang kena reshuffle, ia tidak bersedia berkomentar, hanya saja ia percaya Jokowi akan memutuskan nama-nama tersebut dengan baik.
Idil juga menjelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan pos-pos menteri yang diganti nanti akan diisi oleh nama dari partai oposisi, mengingat sifat oposisi di pemerintahan Jokowi kini sudah lebih cair.
"Agaknya oposisi sekarang itu sifatnya sudah cair. Prabowo saja yang jelas berlawanan masuk kabinet. Maka kalau dilihat dari situ, ada kemungkinan untuk mengajak oposisi," ujar Idil.
Meski kemungkinan terjadi reshuffle, Idil mengajak masyarakat untuk terus optimis mengingat masih ada empat tahun hingga pemerintahan Jokowi selesai.
"Saya berefleksi pada kabinet periode pertama pernah dilakukan reshuffle, bahkan dua kali. Ini artinya Pak Jokowi mencoba untuk menjaga stabilisasi kabinetnya untuk berkinerja tinggi. Kalau reshuffle ditujukan ke sana saya pikir akan terlihat perubahan yang lebih baik," ujarnya.
