Banyak mantan menteri yang akan jadi pimpinan BUMN, kata Stafsus Kementerian BUMN

Jakarta (ANTARA) - Kementerian BUMN mengungkapkan bahwa akan banyak mantan menteri dan wakil menteri yang ditunjuk sebagai komisaris atau direksi perusahaan-perusahaan BUMN.

"Tunggu saja tanggal mainnya, akan banyak mantan menteri dan wakil menteri yang ditunjuk menjadi direksi atau komisaris, supaya apa? Agar perusahaan-perusahaan BUMN kita memiliki profil," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Selasa.

Arya mengatakan bahwa selama ini Kementerian BUMN menginginkan perusahaan-perusahaan BUMN yang berjumlah 143 perusahaan, masing-masing memiliki profil.

"Maka dari itu tujuan pemilihan sosok sekaliber, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok serta para mantan menteri serta wakil menteri untuk menjadi pimpinan BUMN dalam rangka agar perusahaan-perusahaan BUMN memiliki profil," katanya.

Dalam beberapa waktu terakhir Kementerian BUMN menunjuk sejumlah tokoh penting, mulai dari mantan menteri hingga mantan komisioner KPK, untuk menjabat posisi komisaris atau direksi dalam rangka membenahi BUMN.

Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok sebagai komisaris utama Pertamina dan mantan komisioner KPK Chandra Hamzah sebagai komisaris utama bank BTN.

Kemudian Erick juga mengangkat mantan Menteri Keuangan Chatib Basri sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Mandiri. Dengan masuknya Chatib dalam jajaran pimpinan Bank Mandiri ini, Erick berharap mampu meningkatkan kinerja Bank Mandiri secara nasional serta menjadikannya sebagai pemain financial services yang disegani di Asia Tenggara.

Dan baru-baru ini, Kementerian BUMN melalui Staf Khusus Arya Sinulingga menyampaikan bahwa Tim Penilai Akhir telah memilih mantan Menkominfo Rudiantara sebagai Direktur Utama PLN.

Menurut Arya, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu dinilai mampu untuk mengejar program pembangunan pembangkit 35.000 MW hingga menekan impor bahan bakar minyak.

Baca juga: Pemberhentian direksi Garuda peringatan bagi BUMN lain

Baca juga: Penetapan Rudiantara sebagai Dirut PLN tunggu RUPS