Bogor (ANTARA) - Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Fahmi Fachruddin menilai, Pemerintah Kota Bogor kekurangan tenaga guru sekolah berstatus aparat sipil negara (ASN) sekitar 1.000 guru, di seluruh sekolah di wilayah Kota Bogor.
"Apalagi, setiap tahun ada sekitar 100 guru berstatus PNS/ASN yang pensiun, sehingga terjadi ketimpangan rasio antara guru ASN dan siswa di Kota Bogor," kata Fahmi Fachruddin, di Kota Bogor, Rabu.
Menurut Fahmi, untuk mengatasi kekurangan rasio guru dan siswa, Dinas Pendidikan Kota Bogor, menerima guru honorer sekitar 1.500 guru, dengan besaran honor yang masih di bawah standar upah minimum kota (UMK).
"Kekurangan guru ASN paling banyak pada guru SD, terutama guru mata pelajaran, seperti guru olahraga, kesenian, dan agama," katanya.
Menurut dia, kekurangan satu guru saja bisa memberikan dampak banyak, karena guru honorer itu guru mata pelajaran bukan guru kelas.
Guna menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan normal dan kualitas pendidikan terjaga dengan baik, maka Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pendidikan, mengalokasikan anggaran untuk honor guru honorer, di luar yang diberikan oleh bantuan operasional sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat.
"Honor untuk guru honorer dari Pemerintah Kota Bogor, sekitar Rp1,5 juta hingga Rp2,0 juta per orang per bulan. Untuk mengatasi, kekurangan honor tersebut, Dinas Pendidikan membolehkan adanya tambahan honor yang merupakan sumbangan dari orang tua siswa melalui komite sekolah.
Pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2019, di Kota Bogor ada formasi untuk tenaga guru sebanyak 149. Menurut Fahmi, hal itu untuk menambah rasio tenaga guru PNS/ASN di Kota Bogor.
"Tapi, sepanjang tahun 2019 ini, ada sekitar 100 guru PNS/ASN yang pensiun. Jadi hitungannya, formasi CPNS itu untuk menutupi jumlah guru yang pensiun. Namun, kami mengapresiasi Pemerintah Pusat yang memberikan formasi sebanyak penerimaan CPNS untuk 149 tenaga guru," katanya.
Fahmi, berharap Pemerintah Pusat akan membuka lagi lowongan penerimaan CPNS untuk formasi guru dan tenaga kesehatan, sehingga akan semakin banyak guru berstatus ASN.
