Megawati minta Presiden isi kekosongan dua anggota Dewan Pengarah BPIP

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri meminta agar Presiden Joko Widodo mengisi kekosongan Dewan Pengarah yang ditinggalkan Ma'ruf Amin dan Mahfud MD.

"Pak Ma'ruf diminta Pak Presiden naik pangkat jadi wakil presiden, begitu juga Pak Ma'fud diambil naik pangkat juga, tapi mohon maaf Pak Presiden sampai sekarang belum ada penggantinya, kami masih kurang," kata Megawati di Istana Negara Jakarta, Selasa.

Megawati menyampaikan hal tersebut dalam acara "Presidential Lecture" Internalisasi dan Pembumian Pancasila yang digagas BPIP. Dalam acara tersebut hadir juga Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para anggota Dewan Pengarah BPIP antara lain Sudhamek Wakil, Andreas Anangguru Yewangoe, Buya Ahmad Syafii Maarif, para menteri kabinet Indonesia Maju serta para kepala lembaga pemerintah.

Pada 7 Juni 2017, Presiden melantik 9 orang anggota Dewan Pengarah dan seorang Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang kemudian berubah menjadi BPIP pada 2018.

Sembilan orang Dewan Pengarah tersebut adalah Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Muhammad Mahfud MD, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj.

Kemudian ada mantan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe, Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya dan Ketua Umum Majelis Buddhayana Indonesia sekaligus CEO Garudafood Group Sudhamek.

Namun belakangan Ma'ruf Amin menjadi pasangan Presiden Jokowi dalam pemilihan presiden dan Mahfud MD menjadi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam).

"Maksud hari ini saya bilang Pak Jokowi sebagai UKP PIP saya tidak sanggup. UKP itu unit kerja kecil. Kalau saya panggil menteri, sekiranya diizinkan entah eselon berapa yang dikirim ke tempat saya. Sebenarnya saya menawarkan kepada beliau dan kalau beliau nanti selesai pada jabatan pertama pasti (UKP) harus bubar dulu jadi tidak ada gunanya," cerita Megawati.

Megawati pun mengaku berdiskusi dengan para pakar tata pemerintahan mengenai bentuk apa yang paling tepat menggantikan unit, apakah dewan atau badan.

"Saya minta badan karena badan lebih efektif dalam pelaksanaan sehingga terbentuklah pada 2018 berdasarkan Perpres No 7 sampai hari ini. Nah tugas yang diberikan ke kami sangat berat sekali karena punya beban bagaimana ideologi Pancasila yang sebenarnya sudah ada di dalam sanubari kita tapi karena perjalanan waktu Pancasila itu dapat dikatakan dibelak-belokkan," jelas Megawati.

Menurut Megawati, bila berbicara mengenai Pancasila tidak dapat untuk tidak membicarakan nama Sukarno.

"Apa boleh buat kalau kita bicara Pancasila kita tidak bisa meninggalkan namanya Bung Karno karena suka tidak suka, mau dibelokkan Pancasila versi Yamin, Pancasila versi bapak Supomo, paling anyar versi Pak Nugroho dengan segala hormat, saya membaca sejarah Indonesia dalam BPUPKI sangat jelas (dari) siapa Pancasila itu, sehingga di BPIP bekerja sama dengan Arsip Negara untuk bisa menyatakan dan membuktikan bahwa sebenarnya pidato Bung Karno yang paling otentik mengenai Pancasila," ungkap Megawati.

Apalagi menurut Megawati sudah ada konsensus bangsa bahwa 1 Juni adalah lahirnya Pancasila yang menjadi dasar republik.

Pidato Pancasila yang disampaikan oleh Sukarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) terjadi pada 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Sukarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka.

"Bukan saya yang ngomong, kalau saya dibilang 'saya anaknya Bung Karno'," tambah Megawati.