Pontianak (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengingatkan para alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) agar bisa berkontribusi membantu pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas.
"Dalam kesempatan ini, saya mengharapkan kepada para alumni HMI agar bisa berkontribusi dalam menyukseskan berbagai program pemerintahan, khususnya untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045," kata Mahfud, saat memberikan sambutan pada Dialog Kebangsaan Korps Alumni HMI, di Kalimantan Barat, Sabtu malam.
Dia mengatakan, tema dari Dialog Kebangsaan bersama Korps Alumni HMI tersebut adalah membahas Indonesia Cita, dalam istilah program politik adalah mewujudkan Indonesia emas tahun 2045 yang penduduknya sejahtera, bahagia lahir dan batin. Untuk menuju Indonesia Emas tersebut, katanya, kita sudah mempunyai jembatan emas, yaitu kemerdekaan yang kita dapatkan dari hasil perjuangan para pejuang.
"Saya bisa mengatakan bahwa Indonesia adalah negara di dunia yang kemerdekaannya didapatkan dari hasil perjuangan dengan mengusir penjajah dari tanah air kita. Karena negara-negara lain ada yang merdeka, namun kemerdekaan itu merupakan hadiah dari negara yang pernah menjajah mereka," ujarnya pula.
Mahfud mengatakan, Indonesia Emas itu indikatornya digambarkan dalam pembukaan UU Dasar 1945 alenia kedua yang berbunyi, "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur," dengan masyarakatnya bersatu dalam perbedaan, bersatu dalam kemajemukan.
"Karena kita bersatu, kita bisa merdeka, karena merdeka, kita bisa mewujudkan kesejahteraan dengan bersatu, kita bisa berdaulat adil dan makmur. Maka kata kunci untuk mewujudkan Indonesia Emas itu adalah dengan kita harus selalu bersatu dan tidak terpecah belah dan ini yang harus kita wujudkan ke depan," katanya.
Untuk mewujudkan Indonesia Emas, kita harus membangun rasa kebangsaan dan nasionalisme, sehingga kita harus menanamkan kebanggaan pada diri karena kita sudah merdeka dengan hasil perjuangan kita sendiri.
"Jika sampai sekarang ada yang mengatakan kenapa kita sudah merdeka selama 78 tahun, namun masih banyak yang masih miskin, itu adalah pertanyaan yang mendasar dan sebelum dijawab perlu kita renungkan, sebelum kita merdeka jumlah masyarakat miskin kita 99,9 persen," kata Mahfud.
Justru karena kita sudah merdeka, lanjutnya, setelah sekian puluh tahun pemerintah terus menekan angka kemiskinan tersebut dan setelah mengakhiri masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), masyarakat miskin Indonesia berada di angka 11,8 persen, dan setelah pada periode pertama Pemerintahan Jokowi turun menjadi 9,1 persen dengan jumlah masyarakat miskin sebanyak 25,1 juta dari total penduduk Indonesia.
Menurutnya, jika program pemerintah terus berjalan, target penuntasan angka kemiskinan pada tahun 2045 bisa terwujud. Kuncinya, kata dia, adalah kita harus bersatu. Jangan marah-marah terus dengan pemerintah, justru kita harus mendukung berbagai kebijakan prorakyat, agar program pengentasan kemiskinan itu bisa dilakukan.
"Pemilihan presiden sudah berakhir, sudah saatnya kita kembali mengejar berbagai ketertinggalan kita. Jangan terus berkutat dengan masalah yang tidak jelas," katanya pula.
Pada kesempatan itu, Mahfud juga mengatakan, jika ada yang mengatakan saat ini Indonesia banyak terjadi kasus korupsi, sekali lagi kita maklumi karena itu pertanyaan yang lumrah. Namun, coba berpikir jika kita belum merdeka, semua kekayaan negara kita dikorupsi oleh penjajah, karena sebelum merdeka kita tidak memiliki instrumen hukum yang dapat menekan angka korupsi tersebut. Berbeda setelah kita merdeka, kita mempunyai instrumen hukum (polisi, hakim, jaksa, dan KPK) yang dapat menangani hal itu.
Terkait banyak pihak yang mengharapkan terbentuknya sistem khilafah dalam pemerintahan Indonesia, dirinya menjamin itu tidak ada. Tidak ada yang namanya sistem khilafah dalam Islam, yang ada itu adalah prinsip khilafah dan itu tertuang dalam Al Quran.
"Dalam Al Quran disebutkan tentang khilafah yang maksudnya adalah negara yang memiliki pemerintahan, namun sistemnya seperti apa, Islam tidak mengajarkan soal itu. Artinya setiap negara bisa menentukan sendiri sistem pemerintahannya," katanya lagi.
Menurutnya, Indonesia dan Islam adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan, sehingga upaya untuk memecah belah Indonesia dengan cara yang radikal, itu tidak bisa dibenarkan.
Jika ada yang beranggapan dengan menerapkan sistem khilafah pada negara, maka negara itu bebas dari kasus pencurian, itu tidak menjamin karena di Arab Saudi saja banyak yang dipotong tangannya karena mencuri. Jika ada yang beranggapan dengan menerapkan sistem khilafah, maka kasus korupsi akan berkurang itu juga tidak akan menjamin, karena di Arab Saudi saja 200 pangerannya ditangkap karena korupsi.
"Saya menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan Indonesia Emas menjadi tanggung jawab semua masyarakat Indonesia, sehingga kita harus bisa bersama-sama membangun bangsa ini untuk menuju Indonesia emas tersebut," kata Mahfud.
Baca juga: Mahfud MD: Dalam politik, sebelumnya musuh sekarang bisa jadi kawan
Baca juga: Mahfud MD ditunjuk menjadi Menkopolhukam
