Ketua Tim Kampanye Daerah Ma'ruf-Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan jika ada pihak yang tidak mengakui hasil Pemilu 2019 berarti sama dengan menolak hasil Pileg.
"Sehingga pengakuan atau penolakan terhadap hasil pemilu, berarti penolakan terhadap satu paket kegiatan. Bukan hanya penolakan terhadap hasil pilpres, tetapi juga hasil pemilihan DPD dan anggota legislatif dari pusat sampai daerah. Berarti konsekuensinya menolak hasil pileg di berbagai daerah," ujar Dedi Mulyadi dalam siaran persnya, Rabu.
Dedi mengatakan, Pemilu 2019 itu dilaksanakan satu paket kegiatan yang dipertanggungjawabkan oleh lembaga penyelenggara bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari pusat, provinsi hingga tingkat KPPS.
"Pengawasanya pun dari pusat, provinsi, kabupaten, kecmatan hingga tingkat kelurahan/desa," kata dia.
Dia mengatakan ketika hasil pemilu itu dianggap curang maka pemahaman itu berlaku paralel, yatu berlaku bagi pemilihan presiden, DPD, DPR RI hingga DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Menurut Dedi, kalau yang ditolaknya hanya pemilihan presiden sedangkan pemilihan legislatif diterima, maka itu disebut ambivalen, dan membingungkan.
Dedi mengibaratkan pemilu itu seperti sambal. Bahan gula, cabai, garam dan terasi sudah diulek itu namanya sambal.
Rasa terasi dan gula sudah tidak bisa dipilah, jadi, kata dia, kalau dikatakan terasinya tidak enak, berarti itu sambal memang tidak enak.
"Kalau dianggap pemilu curang, berarti pileg juga curang. Kalau pileg curang, berarti mereka yang mengalami peningkatan suara legislatif hari ini diperoleh dari hasil kecurangan. Kan konsekuensinya itu," kata Dedi.
Dedi juga menilai sikap kubu Prabowo yang bahagia suara partainya mengalami peningkatan dan bahkan mereka sudah mengakui terlebih dahulu dan mengumumkan bahwa partainya di kabupaten atau kota ini mendapat sekian kursi, provinsi sekian kursi dan DPR RI meraih sekian kursi.
Bahkan, menurut Dedi, sebagian dari mereka sudah ada yang menggelar syukuran.
"Saat KPU mengesahkan hasil pileg, maka semuanya bahagia. Bahkan, banyak yang sudah syukuran. Tapi giliran pilpres menolak, ya nggak bisa. Harus konsisten, kalau menolak pilpres, ya menolak pileg juga. Tidak bisa sepotong-sepotong," kata Ketua DPD Golkar Jawa Barat ini.
Baca juga: Dedi Mulyadi berpotensi jadi caleg peraih suara tertinggi
Baca juga: Dedi Mulyadi tanggung biaya pendidikan anak petugas KPPS meninggal
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Sehingga pengakuan atau penolakan terhadap hasil pemilu, berarti penolakan terhadap satu paket kegiatan. Bukan hanya penolakan terhadap hasil pilpres, tetapi juga hasil pemilihan DPD dan anggota legislatif dari pusat sampai daerah. Berarti konsekuensinya menolak hasil pileg di berbagai daerah," ujar Dedi Mulyadi dalam siaran persnya, Rabu.
Dedi mengatakan, Pemilu 2019 itu dilaksanakan satu paket kegiatan yang dipertanggungjawabkan oleh lembaga penyelenggara bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari pusat, provinsi hingga tingkat KPPS.
"Pengawasanya pun dari pusat, provinsi, kabupaten, kecmatan hingga tingkat kelurahan/desa," kata dia.
Dia mengatakan ketika hasil pemilu itu dianggap curang maka pemahaman itu berlaku paralel, yatu berlaku bagi pemilihan presiden, DPD, DPR RI hingga DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Menurut Dedi, kalau yang ditolaknya hanya pemilihan presiden sedangkan pemilihan legislatif diterima, maka itu disebut ambivalen, dan membingungkan.
Dedi mengibaratkan pemilu itu seperti sambal. Bahan gula, cabai, garam dan terasi sudah diulek itu namanya sambal.
Rasa terasi dan gula sudah tidak bisa dipilah, jadi, kata dia, kalau dikatakan terasinya tidak enak, berarti itu sambal memang tidak enak.
"Kalau dianggap pemilu curang, berarti pileg juga curang. Kalau pileg curang, berarti mereka yang mengalami peningkatan suara legislatif hari ini diperoleh dari hasil kecurangan. Kan konsekuensinya itu," kata Dedi.
Dedi juga menilai sikap kubu Prabowo yang bahagia suara partainya mengalami peningkatan dan bahkan mereka sudah mengakui terlebih dahulu dan mengumumkan bahwa partainya di kabupaten atau kota ini mendapat sekian kursi, provinsi sekian kursi dan DPR RI meraih sekian kursi.
Bahkan, menurut Dedi, sebagian dari mereka sudah ada yang menggelar syukuran.
"Saat KPU mengesahkan hasil pileg, maka semuanya bahagia. Bahkan, banyak yang sudah syukuran. Tapi giliran pilpres menolak, ya nggak bisa. Harus konsisten, kalau menolak pilpres, ya menolak pileg juga. Tidak bisa sepotong-sepotong," kata Ketua DPD Golkar Jawa Barat ini.
Baca juga: Dedi Mulyadi berpotensi jadi caleg peraih suara tertinggi
Baca juga: Dedi Mulyadi tanggung biaya pendidikan anak petugas KPPS meninggal
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019