Bandung (Antaranews Jabar) - Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) menyatakan dua kandidat calon presiden (capres) yang berlaga di Pilpres 2019 yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto harus mampu mewujudkan kedaulatan pangan.
"Akhir pekan lalu, Kahmi meluncurkan buku berjudul Pangan, Kebangsaan dan Ketahanan Nasional. Kehadiran buku ini wujud kepedulian dan sumbangsih terhadap perbaikan kebijakan dan tata kelola pangan di Indonesia. Dan Kahmi menilai bahwa ketahanan nasional tidak dapat terlepas dari isu ketahanan dan kedaulatan pangan," kata Presidium MN Kahmi, Prof Siti Zuhro ketika dihubungi dari Bandung, Senin.
Kahmi memberikan hadiah kepada capres nomor urut satu Joko Widodo atau Jokowi dan capres nomor urut dua Prabowo Subianto Buku "Pangan, Kebangsaan dan Ketahanan Nasional".
"Melalui penyerahan kepada kedua kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, diharapkan siapa pun yang nanti akan terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan mampu merumuskan peta jalan kebijakan untuk kedaulatan dan ketahanan pangan yang lebih baik, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur," kata dia.
Dia mengatakan Kahmi memiliki perhatian tinggi agar isu pangan tetap menjadi prioritas dalam visi-misi calon presiden/wakil presiden yang diturunkan melalui program kerja dengan arah dan cara yang tepat, sehingga mampu menjadi perekat kebangsaan dan memperkuat ketahanan nasional.
Siti mengatakan buku ini merupakan ekstraksi dari Simposium Kebangsaan ke-3 KAHMI yang diselenggarakan pada 21 Desember 2018 di Jakarta.
Para penulis buku ini terdiri atas beragam latar belakang profesi, mulai dari akademisi, pengamat dan pelaku kebijakan, termasuk diantaranya Rektor Institut Pertanian Bogor dan Rektor Universitas Brawijaya.
Oleh karena itu kumpulan gagasan dan pemikiran KAHMI diharapkan mampu memberi masukan kepada pemerintah agar kebijakan yang dirumuskan dapat menyelesaikan akar persoalan terkait pangan yang ada di negeri ini.
"Tanpa adanya ketahanan pangan, dapat menjadi ancaman bagi ketahanan nasional," ujar dia.
Sementara itu, editor buku tersebut Prof Bustanul Arifin dan Lely Pelitasari menambahkan, secara substansial buku ini membedah persoalan kebijakan pangan dan pembangunan pertanian pada setiap rezim pemerintahan di Indonesia.
Secara khusus, kata Prof Arifin, buku ini juga menyajikan hasil-hasil analisa terhadap persoalan pangan pokok dan pertanian dalam perspektif ekonomi pembangunan dan ekonomi politik.
Dinamika politik dan kebangsaan yang mewarnai setiap periode kepemimpinan rezim terkait isu-isu ketahanan nasional juga diuraikan secara rinci.
Terakhir, buku ini membuka perspektif masa depan pangan dan pertanian, arah kebijakan jangka panjang, terutama fenomena Revolusi Pertanian 4.0 yang akan menentukan wajah pangan dan pertanian Indonesia ke depan.
"Perlu diketahui, pemenuhan kebutuhan pangan rakyat Indonesia harus menjadi komitmen pemerintah dan negara. Sebab, kepemimpinan yang berjalan harus mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rakyatnya," tambah Bustanul Arifin.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Akhir pekan lalu, Kahmi meluncurkan buku berjudul Pangan, Kebangsaan dan Ketahanan Nasional. Kehadiran buku ini wujud kepedulian dan sumbangsih terhadap perbaikan kebijakan dan tata kelola pangan di Indonesia. Dan Kahmi menilai bahwa ketahanan nasional tidak dapat terlepas dari isu ketahanan dan kedaulatan pangan," kata Presidium MN Kahmi, Prof Siti Zuhro ketika dihubungi dari Bandung, Senin.
Kahmi memberikan hadiah kepada capres nomor urut satu Joko Widodo atau Jokowi dan capres nomor urut dua Prabowo Subianto Buku "Pangan, Kebangsaan dan Ketahanan Nasional".
"Melalui penyerahan kepada kedua kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, diharapkan siapa pun yang nanti akan terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan mampu merumuskan peta jalan kebijakan untuk kedaulatan dan ketahanan pangan yang lebih baik, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur," kata dia.
Dia mengatakan Kahmi memiliki perhatian tinggi agar isu pangan tetap menjadi prioritas dalam visi-misi calon presiden/wakil presiden yang diturunkan melalui program kerja dengan arah dan cara yang tepat, sehingga mampu menjadi perekat kebangsaan dan memperkuat ketahanan nasional.
Siti mengatakan buku ini merupakan ekstraksi dari Simposium Kebangsaan ke-3 KAHMI yang diselenggarakan pada 21 Desember 2018 di Jakarta.
Para penulis buku ini terdiri atas beragam latar belakang profesi, mulai dari akademisi, pengamat dan pelaku kebijakan, termasuk diantaranya Rektor Institut Pertanian Bogor dan Rektor Universitas Brawijaya.
Oleh karena itu kumpulan gagasan dan pemikiran KAHMI diharapkan mampu memberi masukan kepada pemerintah agar kebijakan yang dirumuskan dapat menyelesaikan akar persoalan terkait pangan yang ada di negeri ini.
"Tanpa adanya ketahanan pangan, dapat menjadi ancaman bagi ketahanan nasional," ujar dia.
Sementara itu, editor buku tersebut Prof Bustanul Arifin dan Lely Pelitasari menambahkan, secara substansial buku ini membedah persoalan kebijakan pangan dan pembangunan pertanian pada setiap rezim pemerintahan di Indonesia.
Secara khusus, kata Prof Arifin, buku ini juga menyajikan hasil-hasil analisa terhadap persoalan pangan pokok dan pertanian dalam perspektif ekonomi pembangunan dan ekonomi politik.
Dinamika politik dan kebangsaan yang mewarnai setiap periode kepemimpinan rezim terkait isu-isu ketahanan nasional juga diuraikan secara rinci.
Terakhir, buku ini membuka perspektif masa depan pangan dan pertanian, arah kebijakan jangka panjang, terutama fenomena Revolusi Pertanian 4.0 yang akan menentukan wajah pangan dan pertanian Indonesia ke depan.
"Perlu diketahui, pemenuhan kebutuhan pangan rakyat Indonesia harus menjadi komitmen pemerintah dan negara. Sebab, kepemimpinan yang berjalan harus mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rakyatnya," tambah Bustanul Arifin.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019