Bandung (Antaranews Jabar) - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa mengatakan pihaknya akan segera melakukan empat langkah aksi untuk sinkronisasi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan pembangunan delapan trase Light Rail Transit (LRT) Bandung Raya.
"Jadi sesuai arahan Pak Gubernur Jabar, yakni yang pertama begitu kereta cepat selesai, konektivitasnya seperti apa. Tentu harus terkoneksi dengan LRT di Bandung Raya yakni Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang," kata Iwa Karniwa, di Bandung, Jabar, Selasa.
Ditemui usai menggelar rapat tentang pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, di Gedung Sate, Jabar, Iwa mengatakan hal pertama yang disoroti untuk sinkronisasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan LRT Bandung Raya adalah penentuan konektivitas jalur kedua moda transportasi massal tersebut.
Menurut dia, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dilakukan oleh berbagai pihak dalam sebuah konsorsium bernama Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang didalamnya ada PT Jabar Moda Transportasi (anak perusahaan PT Jasa Sarana/BUMD Jawa Barat).
Ia mengatakan setelah dilakukan kajian oleh Tim Akselerasi Pembangunan Jabar maka pihak pengembang Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Dinas Perhubungan Jabar diketahui bahwa pembangunan LRT Bandung Raya ternyata tidak pas jika dilakukan secara "business to business".
Baca juga: Konsorsium ajukan revisi penetapan lokasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Sedangkan investasi baru bisa masuk dalam proyek tersebut apabila berpola Kerja sama Badan Usaha dan Pemerintah (KPBU).
"Kemudian yang kedua, sekarang juga sudah dimatangkan oleh Dishub terkait dengan trase dari Tegalluar ke beberapa trase di Bandung Raya, kemudian di Tegalluar ada TOD atau Transit Oriented Development-nya, sudah diusulkan kepada Kementerian Perhubungan," ujarnya.
Lebih lanjut Iwa mengatakan langkah sinkronisasi ketiga adalah konsolidasi rencana pembangunan LRT ini dengan berbagai pihak, terutama dengan pemerintah pusat, sehingga dapat diketahui pihak mana saja yang melakukan masing-masing programnya.
"Ini kan menyangkut investasi besar dan juga yang pertama barang kali di Indonesia, yang khusus kaitannya dengan kereta cepat yang nyambung dengan LRT," kata dia.
"Sehingga kami harus merapatkan konsolidasi terkait dengan siapa berbuat apa dan `alhamdulilah` ini juga sudah ada kesepahaman di dalam rapat barusan untuk ditingkatkan dalam rangka untuk lebih detail dan teknis lagi," lanjut Iwa.
Untuk langkah sinkronisasi yang keempat adalah rapat dengan berbagai pihak yang terkait mulai dengan Bappenas, PSBI, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan beberapa pihak terkait lainnya.
"Agar sinkronisasi untuk bahan rapat itu terlebih dahulu diupayakan adanya semacam `prepare` yang sudah dilaksanakan sejak 2014 sampai dengan sekarang. Sekarang yang sudah dilakukan apa saja lalu tinggal apa saja, supaya ini juga bisa segera selesai," katanya.
Baca juga: Pengamat : kereta cepat Bandung-Jakarta dorong perekonomian masyarakat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019
"Jadi sesuai arahan Pak Gubernur Jabar, yakni yang pertama begitu kereta cepat selesai, konektivitasnya seperti apa. Tentu harus terkoneksi dengan LRT di Bandung Raya yakni Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang," kata Iwa Karniwa, di Bandung, Jabar, Selasa.
Ditemui usai menggelar rapat tentang pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, di Gedung Sate, Jabar, Iwa mengatakan hal pertama yang disoroti untuk sinkronisasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan LRT Bandung Raya adalah penentuan konektivitas jalur kedua moda transportasi massal tersebut.
Menurut dia, pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dilakukan oleh berbagai pihak dalam sebuah konsorsium bernama Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang didalamnya ada PT Jabar Moda Transportasi (anak perusahaan PT Jasa Sarana/BUMD Jawa Barat).
Ia mengatakan setelah dilakukan kajian oleh Tim Akselerasi Pembangunan Jabar maka pihak pengembang Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Dinas Perhubungan Jabar diketahui bahwa pembangunan LRT Bandung Raya ternyata tidak pas jika dilakukan secara "business to business".
Baca juga: Konsorsium ajukan revisi penetapan lokasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Sedangkan investasi baru bisa masuk dalam proyek tersebut apabila berpola Kerja sama Badan Usaha dan Pemerintah (KPBU).
"Kemudian yang kedua, sekarang juga sudah dimatangkan oleh Dishub terkait dengan trase dari Tegalluar ke beberapa trase di Bandung Raya, kemudian di Tegalluar ada TOD atau Transit Oriented Development-nya, sudah diusulkan kepada Kementerian Perhubungan," ujarnya.
Lebih lanjut Iwa mengatakan langkah sinkronisasi ketiga adalah konsolidasi rencana pembangunan LRT ini dengan berbagai pihak, terutama dengan pemerintah pusat, sehingga dapat diketahui pihak mana saja yang melakukan masing-masing programnya.
"Ini kan menyangkut investasi besar dan juga yang pertama barang kali di Indonesia, yang khusus kaitannya dengan kereta cepat yang nyambung dengan LRT," kata dia.
"Sehingga kami harus merapatkan konsolidasi terkait dengan siapa berbuat apa dan `alhamdulilah` ini juga sudah ada kesepahaman di dalam rapat barusan untuk ditingkatkan dalam rangka untuk lebih detail dan teknis lagi," lanjut Iwa.
Untuk langkah sinkronisasi yang keempat adalah rapat dengan berbagai pihak yang terkait mulai dengan Bappenas, PSBI, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan beberapa pihak terkait lainnya.
"Agar sinkronisasi untuk bahan rapat itu terlebih dahulu diupayakan adanya semacam `prepare` yang sudah dilaksanakan sejak 2014 sampai dengan sekarang. Sekarang yang sudah dilakukan apa saja lalu tinggal apa saja, supaya ini juga bisa segera selesai," katanya.
Baca juga: Pengamat : kereta cepat Bandung-Jakarta dorong perekonomian masyarakat
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2019