Cianjur (Antaranews Jabar) - Sekitar 250 orang nelayan di Cianjur mendapatkan bantuan berupa perahu dan asuransi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di wilayah ini.
"Asuransi untuk melindungi nelayan ketika mengalami kecelakaan saat melaut," kata Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Perternakan Cianjur, Prawini, di Cianjur, Jawa Barat, Rabu.
Menurut Prawini, selama ini nelayan di wilagah itu selalu menerima bantuan dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI, termasuk pada tahun 2018 sudah mengajukan permohonan bantuan ke kementrian.
"Tercatat dua tahun lalu 5 orang nelayan Cirata dan Cidaun, menerima asuransi sebesar Rp160 juta," katanya.
Dia mencatat tahun 2015, pihaknya mengajukan proposal pembanguan pelabuhan di Pantai Jayanti, Kecamatan dan 2016 sudah terealisasi pembanguna pemecah ombak.
Namun tahun ini, Pemkab terbentur UU Nomor 23 tahun 2014 tentang kepemilikan pelabuhan sudah di serahkan ke pemerintahan Provinsi Jabar, bukan lahgi milik pemerintah daerah.
"Kita tidak bisa serta merta membangun fasilitas penunjang nelayan di Pantai Jayanti karena sudah di serahkan ke pemerintah provinsi, sehingga tidak terlalu fokus mengajukan pembangun pelabuhan," katanya.
"Kami lebih memilih pembangunan sarana dan prasarana penunjang di Pantai Selatan Cianjur, untuk meningkatkan perekonomian warga di selatan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Asuransi untuk melindungi nelayan ketika mengalami kecelakaan saat melaut," kata Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Perternakan Cianjur, Prawini, di Cianjur, Jawa Barat, Rabu.
Menurut Prawini, selama ini nelayan di wilagah itu selalu menerima bantuan dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI, termasuk pada tahun 2018 sudah mengajukan permohonan bantuan ke kementrian.
"Tercatat dua tahun lalu 5 orang nelayan Cirata dan Cidaun, menerima asuransi sebesar Rp160 juta," katanya.
Dia mencatat tahun 2015, pihaknya mengajukan proposal pembanguan pelabuhan di Pantai Jayanti, Kecamatan dan 2016 sudah terealisasi pembanguna pemecah ombak.
Namun tahun ini, Pemkab terbentur UU Nomor 23 tahun 2014 tentang kepemilikan pelabuhan sudah di serahkan ke pemerintahan Provinsi Jabar, bukan lahgi milik pemerintah daerah.
"Kita tidak bisa serta merta membangun fasilitas penunjang nelayan di Pantai Jayanti karena sudah di serahkan ke pemerintah provinsi, sehingga tidak terlalu fokus mengajukan pembangun pelabuhan," katanya.
"Kami lebih memilih pembangunan sarana dan prasarana penunjang di Pantai Selatan Cianjur, untuk meningkatkan perekonomian warga di selatan," katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018