Bandung (Antaranews Jabar) - Drama politik tidak hanya dipertontonkan oleh terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, pada tanggal 13 Desember 2017.
Namun, drama politik juga dipertontonkan oleh Bupati Bandung Barat Abubakar yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 10 April 2018.
Tontonan politik ini diperlihatkan saat orang nomor satu di Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat membantah telah terjaring OTT oleh lembaga antirasuah pada hari itu.
Untuk meyakinkan publik bahwa ia tidak ditangkap dalam OTT oleh KPK, Bupati Abubakar menggelar jumpa pers di rumahnya di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pada Selasa (10/4) malam.
"Hari ini mungkin ada sesuatu yang sangat luar biasa yang terjadi yang memang erat kaitannya dengan jabatan saya sebagai kepala daerah. Dari pagi sampai hari ini saya sedang menjalankan tugas sebagai kepala daerah," demikian pernyataan Abubakar kepada para awak media.
Sebelum Abubakar menggelar jumpa pers bantahan terkena OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui juru bicaranya, Febri Diansyah, menyatakan telah menangkap tujuh orang, yang salah satunya Bupati Bandung Barat, dalam kegiatan tim penindakan di Bandung Barat..
"Tadi, saya cek memang ada kegiatan tim penindakan di lapangan. Ada penyelenggara negara dan sejumlah pihak yang diamankan di salah satu kabupaten di Jawa Barat. Sekitar tujuh orang diamankan sejauh ini," kata Febri Diansyah.
Febri menyatakan dari tujuh orang yang diamankan itu, sebagian sudah dibawa ke KPK dan lainnya sedang dilakukan pemeriksaan awal.
"Salah satu yang tadi diamankan adalah bupati aktif dan sejumlah PNS," ungkap Febri.
Drama politik juga dipertontonkan kembali oleh Abubakar saat sedang menjalani pemeriksaan kesehatan di Gedung Yosep Lantai 4 RS Santo Borromeus Bandung, pada Rabu (11/4).
Abubakar selesai menjalani perawatan medis di rumah sakit tersebut sekitar pukul 17.35 WIB.
Keluarnya Abubakar meninggalkan rumah sakit tersebut sempat mengecoh para wartawan yang sudah menunggu sejak pukul 13.00 WIB.
Dia dibawa oleh lima orang yang tidak diketahui identitasnya, apakah pihak keluarga atau petugas KPK, melalui jalan samping Ruang Stroke Unit Intermediate Care Lantai 4 Rumah Sakit Santo Borromeus sehingga mengecoh perhatian para awak media yang sudah menunggu berjam-jam.
Saat Abubakar menjalani pemeriksaan di rumah sakit itu, sejumlah petugas berpengenal KPK terlihat di lantai yang sama tempat Abubakar menjalani perawatan.
Mengenakan baju putih, masker putih dan menggunakan kursi roda, Abubakar dibawa keluar rumah sakit menggunakan lift di belakang ruang dan menaiki lift lainnya di Lantai 4 Gedung Yosep RS Borromeus Bandung.
Ketika berada di dalam lift, Abubakar sempat dimintai komentarnya namun tidak ada sepatah kata pun terlontar dari mulutnya.
Para wartawan turun ke lobi rumah sakit tersebut namun kehilangan jejak Abubakar dan rombongan tersebut.
Aksi para wartawan memburu Abubakar yang selesai menjalani perawatan medis di rumah sakit tersebut sempat menyita perhatian warga hingga pegawai rumah sakit.
"Ada apa ini teh kang, wartawan para kocar-kacir lari-lari di sini," ujar salah seorang warga saat melihat rombongan wartawan berlarian di lobi RS Santo Borromeus Bandung.
KPK tetapkan
Drama politik ala politisi PDI Perjuangan ini berakhir, setelah KPK resmi menetapkannya bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap kepada Bupati Bandung Barat periode 2013-2018.
"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan empat tersangka," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/4) malam.
Diduga sebagai penerima, yakni Bupati Bandung Barat Abu Bakar (ABB), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati (WLW), dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adityo (ADY).
Dan diduga sebagai pemberi adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat (AHI).
Abubakar meminta uang kepada sejumlah kepala dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya, Elin Suharliah sebagai Bupati Bandung Barat 2018-2023.
Prihatin
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) prihatin dengan Bupati Kabupaten Bandung Barat Abubakar yang menjadi tersangka suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ya sedih dan prihatin ya tentunya," kata Ahmad Heryawan usai membuka Musrembang Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dengan Tema "Peningkatan Daya Saing Daerah bagi Upaya Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat" di Hotel Intercontinental Bandung, kemarin.
Orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat ini menuturkan memiliki cita-cita agar tidak ada kepala daerah tingkat yang menjadi tersangka korupsi.
"Saya berharap, bercita-cita sampai akhir masa jabatan tidak ada apa-apa ya, tapi ternyata ada dua terjadi. Pertama di Subang dan sekarang Bandung Barat. Dan keduanya terkait dengan pelaksaaan pilkada," kata dia.
Aher menyerahkan sepenuhnya perkara hukum yang menimpa Bupati Kabupaten Bandung tersebut kepada aparat penegak hukum.
"Pokoknya kita serahkan kepada penegak hukum, semoga kasus serupa tidak terjadi lagi di Jawa Barat," kata dia.
Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono menuturkan pihaknya selama ini tidak pernah berhenti untuk mengingatkan kepada seluruh kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten dan kota di Tanah Air untuk menjauhi tindak pidana korupsi.
"Jadi saya sudah berkali-kali mengingatkan, sudah lelah, saya sudah mengingatkan agar bupati atau wali kota bertindak lurus dalam bekerja untuk menghindari atau terjauh sehingga tidak terkena OTT dari KPK," kata Soni Sumarsono, di Bandung, Kamis.
Menurut dia, Kemendagri prihatin dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kabupaten Bandung Barat. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Bandung Barat Abubakar menjadi kasus kesekian kalinya walau Kemendagri selalu mengingatkan agar menjauhi korupsi.
Dia mengatakan persoalan korupsi kepala daerah ke depan sebenarnya bisa ditekan misalnya dengan kehadiran KPK di seap arena Musrenbang, terutama memberikan pemahaman pada kepala daerah dan DPRD agar bisa bekerja sama dengan baik.
"Namun memang korupsi ini sudah menjadi perilaku dan mentalitas politik yang berbiaya tinggi dan juga lingkungan politik tempat dia dibesarkan dan dicalonkan. Ini menjadi bagian penting," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
Namun, drama politik juga dipertontonkan oleh Bupati Bandung Barat Abubakar yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 10 April 2018.
Tontonan politik ini diperlihatkan saat orang nomor satu di Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat membantah telah terjaring OTT oleh lembaga antirasuah pada hari itu.
Untuk meyakinkan publik bahwa ia tidak ditangkap dalam OTT oleh KPK, Bupati Abubakar menggelar jumpa pers di rumahnya di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pada Selasa (10/4) malam.
"Hari ini mungkin ada sesuatu yang sangat luar biasa yang terjadi yang memang erat kaitannya dengan jabatan saya sebagai kepala daerah. Dari pagi sampai hari ini saya sedang menjalankan tugas sebagai kepala daerah," demikian pernyataan Abubakar kepada para awak media.
Sebelum Abubakar menggelar jumpa pers bantahan terkena OTT, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui juru bicaranya, Febri Diansyah, menyatakan telah menangkap tujuh orang, yang salah satunya Bupati Bandung Barat, dalam kegiatan tim penindakan di Bandung Barat..
"Tadi, saya cek memang ada kegiatan tim penindakan di lapangan. Ada penyelenggara negara dan sejumlah pihak yang diamankan di salah satu kabupaten di Jawa Barat. Sekitar tujuh orang diamankan sejauh ini," kata Febri Diansyah.
Febri menyatakan dari tujuh orang yang diamankan itu, sebagian sudah dibawa ke KPK dan lainnya sedang dilakukan pemeriksaan awal.
"Salah satu yang tadi diamankan adalah bupati aktif dan sejumlah PNS," ungkap Febri.
Drama politik juga dipertontonkan kembali oleh Abubakar saat sedang menjalani pemeriksaan kesehatan di Gedung Yosep Lantai 4 RS Santo Borromeus Bandung, pada Rabu (11/4).
Abubakar selesai menjalani perawatan medis di rumah sakit tersebut sekitar pukul 17.35 WIB.
Keluarnya Abubakar meninggalkan rumah sakit tersebut sempat mengecoh para wartawan yang sudah menunggu sejak pukul 13.00 WIB.
Dia dibawa oleh lima orang yang tidak diketahui identitasnya, apakah pihak keluarga atau petugas KPK, melalui jalan samping Ruang Stroke Unit Intermediate Care Lantai 4 Rumah Sakit Santo Borromeus sehingga mengecoh perhatian para awak media yang sudah menunggu berjam-jam.
Saat Abubakar menjalani pemeriksaan di rumah sakit itu, sejumlah petugas berpengenal KPK terlihat di lantai yang sama tempat Abubakar menjalani perawatan.
Mengenakan baju putih, masker putih dan menggunakan kursi roda, Abubakar dibawa keluar rumah sakit menggunakan lift di belakang ruang dan menaiki lift lainnya di Lantai 4 Gedung Yosep RS Borromeus Bandung.
Ketika berada di dalam lift, Abubakar sempat dimintai komentarnya namun tidak ada sepatah kata pun terlontar dari mulutnya.
Para wartawan turun ke lobi rumah sakit tersebut namun kehilangan jejak Abubakar dan rombongan tersebut.
Aksi para wartawan memburu Abubakar yang selesai menjalani perawatan medis di rumah sakit tersebut sempat menyita perhatian warga hingga pegawai rumah sakit.
"Ada apa ini teh kang, wartawan para kocar-kacir lari-lari di sini," ujar salah seorang warga saat melihat rombongan wartawan berlarian di lobi RS Santo Borromeus Bandung.
KPK tetapkan
Drama politik ala politisi PDI Perjuangan ini berakhir, setelah KPK resmi menetapkannya bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap kepada Bupati Bandung Barat periode 2013-2018.
"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan empat tersangka," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/4) malam.
Diduga sebagai penerima, yakni Bupati Bandung Barat Abu Bakar (ABB), Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati (WLW), dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adityo (ADY).
Dan diduga sebagai pemberi adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat Asep Hikayat (AHI).
Abubakar meminta uang kepada sejumlah kepala dinas untuk kepentingan pencalonan istrinya, Elin Suharliah sebagai Bupati Bandung Barat 2018-2023.
Prihatin
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) prihatin dengan Bupati Kabupaten Bandung Barat Abubakar yang menjadi tersangka suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ya sedih dan prihatin ya tentunya," kata Ahmad Heryawan usai membuka Musrembang Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dengan Tema "Peningkatan Daya Saing Daerah bagi Upaya Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat" di Hotel Intercontinental Bandung, kemarin.
Orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat ini menuturkan memiliki cita-cita agar tidak ada kepala daerah tingkat yang menjadi tersangka korupsi.
"Saya berharap, bercita-cita sampai akhir masa jabatan tidak ada apa-apa ya, tapi ternyata ada dua terjadi. Pertama di Subang dan sekarang Bandung Barat. Dan keduanya terkait dengan pelaksaaan pilkada," kata dia.
Aher menyerahkan sepenuhnya perkara hukum yang menimpa Bupati Kabupaten Bandung tersebut kepada aparat penegak hukum.
"Pokoknya kita serahkan kepada penegak hukum, semoga kasus serupa tidak terjadi lagi di Jawa Barat," kata dia.
Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono menuturkan pihaknya selama ini tidak pernah berhenti untuk mengingatkan kepada seluruh kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten dan kota di Tanah Air untuk menjauhi tindak pidana korupsi.
"Jadi saya sudah berkali-kali mengingatkan, sudah lelah, saya sudah mengingatkan agar bupati atau wali kota bertindak lurus dalam bekerja untuk menghindari atau terjauh sehingga tidak terkena OTT dari KPK," kata Soni Sumarsono, di Bandung, Kamis.
Menurut dia, Kemendagri prihatin dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kabupaten Bandung Barat. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Bandung Barat Abubakar menjadi kasus kesekian kalinya walau Kemendagri selalu mengingatkan agar menjauhi korupsi.
Dia mengatakan persoalan korupsi kepala daerah ke depan sebenarnya bisa ditekan misalnya dengan kehadiran KPK di seap arena Musrenbang, terutama memberikan pemahaman pada kepala daerah dan DPRD agar bisa bekerja sama dengan baik.
"Namun memang korupsi ini sudah menjadi perilaku dan mentalitas politik yang berbiaya tinggi dan juga lingkungan politik tempat dia dibesarkan dan dicalonkan. Ini menjadi bagian penting," ujarnya.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018