Bandung (Antaranews Jabar) - Perekaman data kependudukan untuk KTP elektronik di wilayah Jawa Barat saat ini sudah mendekati angka sempurna yaitu mencapai 99,2 persen dan dengan capaian tersebut tidak ada satupun warga Jabar yang memiliki nomor induk kependudukan (NIK) ganda, kata Gubernur Ahmad Heryawan.
"Alhamdulillah Provinsi Jawa Barat dengan penduduk yang paling banyak data kependudukannya sudah mencapai 99,2 persen dengan NIK tunggal dan tidak ada yang NIK ganda. Kita terus bergerak kearah akurasi kependudukan yang sangat baik," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher, Rabu.
Data tersebut diperoleh dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri saat acara Pencanangan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, di Gedung Balairung Kampus IPDN Sumedang.
Menanggapi hal itu, Gubernur Aher yang juga meresmikan pencanangan GISA mengatakan, pembangunan bidang kependudukan di Jawa Barat setiap tahunnya terus ditingkatkan.
Menurut dia, akurasi kependudukan sangat penting karena program pembangunan dan pelayanan publik sangat bergantung pada data yang akurat.
Melalui pencanangan GISA inipun Aher bertekad perekaman data di Jabar yang tinggal 0,8 persen lagi akan seluruhnya tercapai, terlebih dalam waktu dekat ini data kependudukan sangat diperlukan untuk pembangunan demokrasi melalui Pilkada Serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019.
Pencanangan GISA yang merupakan instruksi Menteri Dalam Negeri, memiliki empat program, yaitu program sadar kepemilikan dokumen kependudukan, program data pemutakhiran data kependudukan.
Kemudian program sadar pemanfaatan data kependudukan sebagai satu-satunya data yang dipergunakan untuk semua kepentingan dan program sadar melayani administrasi kependudukan menuju masyarakat yang bahagia.
"Kita akan mensukseskan pencanangan GISA dengan semua programnya," kata Aher.
Sementara itu Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, menuturkan, capaian perekaman KTP elektronik bagi Jawa Barat tidak lepas dari peran dinas-dinas kependudukan di tiap daerah dan kesadaran masyarakat Jabar yang tinggi akan kepemilikan KTP elekronik.
"Terima kasih kepada Gubernur Jabar dan para bupati wali kotanya beserta Disdukcapilnya atas capaian yang diperoleh Jabar dibidang administrasi kependudukan. Perhari ini capaian perekaman KTP elektronik sudah lebih dari 99 persen, sedikit lagi selesai. Terima kasih juga kepada masyarakat atas partisipasinya," ujar Zudan.
Dia mengatakan, bila penduduk Indonesia tertata dengan baik maka pembangunan akan mudah dilakukan.
"Tujuan pembangunan akan mudah tercapai karena memiliki data yang akurat, untuk itulah GISA kita canangkan dan sudah diawali oleh pak Mendagri tanggal 8 Februari 2018 lalu," katanya.
Ia menjelaskan, mulai tahun 2014 data kependudukan untuk pelayanan publik, seperti pajak, perbankan, pembuatan SIM, BPJS, Asuransi bersumber dari Kemendagri dan begitu pun dengan data untuk perencanaan pembangunan, RPJP, RPJM dan penyusunan APBN/APBD harus menggunakan data dari Disdukcapil.
"Termasuk untuk Pilkada, Pileg, Pilpres ya," katanya.
Sementara itu, terkait ketersediaan blanko KTP elektronik, Zudan menerangkan, saat ini blanko KTP elektronik telah tercetak 18,9 juta keping dan sudah terdistribusi sebanyak sembilan juta keping.
"Di Kemendagri masih ada lebih dari sembilan juta keping blanko, jadi ini cukup," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Alhamdulillah Provinsi Jawa Barat dengan penduduk yang paling banyak data kependudukannya sudah mencapai 99,2 persen dengan NIK tunggal dan tidak ada yang NIK ganda. Kita terus bergerak kearah akurasi kependudukan yang sangat baik," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher, Rabu.
Data tersebut diperoleh dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri saat acara Pencanangan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, di Gedung Balairung Kampus IPDN Sumedang.
Menanggapi hal itu, Gubernur Aher yang juga meresmikan pencanangan GISA mengatakan, pembangunan bidang kependudukan di Jawa Barat setiap tahunnya terus ditingkatkan.
Menurut dia, akurasi kependudukan sangat penting karena program pembangunan dan pelayanan publik sangat bergantung pada data yang akurat.
Melalui pencanangan GISA inipun Aher bertekad perekaman data di Jabar yang tinggal 0,8 persen lagi akan seluruhnya tercapai, terlebih dalam waktu dekat ini data kependudukan sangat diperlukan untuk pembangunan demokrasi melalui Pilkada Serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019.
Pencanangan GISA yang merupakan instruksi Menteri Dalam Negeri, memiliki empat program, yaitu program sadar kepemilikan dokumen kependudukan, program data pemutakhiran data kependudukan.
Kemudian program sadar pemanfaatan data kependudukan sebagai satu-satunya data yang dipergunakan untuk semua kepentingan dan program sadar melayani administrasi kependudukan menuju masyarakat yang bahagia.
"Kita akan mensukseskan pencanangan GISA dengan semua programnya," kata Aher.
Sementara itu Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, menuturkan, capaian perekaman KTP elektronik bagi Jawa Barat tidak lepas dari peran dinas-dinas kependudukan di tiap daerah dan kesadaran masyarakat Jabar yang tinggi akan kepemilikan KTP elekronik.
"Terima kasih kepada Gubernur Jabar dan para bupati wali kotanya beserta Disdukcapilnya atas capaian yang diperoleh Jabar dibidang administrasi kependudukan. Perhari ini capaian perekaman KTP elektronik sudah lebih dari 99 persen, sedikit lagi selesai. Terima kasih juga kepada masyarakat atas partisipasinya," ujar Zudan.
Dia mengatakan, bila penduduk Indonesia tertata dengan baik maka pembangunan akan mudah dilakukan.
"Tujuan pembangunan akan mudah tercapai karena memiliki data yang akurat, untuk itulah GISA kita canangkan dan sudah diawali oleh pak Mendagri tanggal 8 Februari 2018 lalu," katanya.
Ia menjelaskan, mulai tahun 2014 data kependudukan untuk pelayanan publik, seperti pajak, perbankan, pembuatan SIM, BPJS, Asuransi bersumber dari Kemendagri dan begitu pun dengan data untuk perencanaan pembangunan, RPJP, RPJM dan penyusunan APBN/APBD harus menggunakan data dari Disdukcapil.
"Termasuk untuk Pilkada, Pileg, Pilpres ya," katanya.
Sementara itu, terkait ketersediaan blanko KTP elektronik, Zudan menerangkan, saat ini blanko KTP elektronik telah tercetak 18,9 juta keping dan sudah terdistribusi sebanyak sembilan juta keping.
"Di Kemendagri masih ada lebih dari sembilan juta keping blanko, jadi ini cukup," ujarnya.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018