Bandung (Antaranews Jabar) - Sejumlah ulama dan tokoh masyarakat dari berbagai kecamatan mengikuti kegiatan Deklarasi anti-Hoax di Gedung Ciateul, Garut, Jumat, sebagai upaya menciptakan situasi yang aman terutama pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di kabupaten itu.
Acara yang diselenggarakan Kepolisian Resor Garut itu dihadiri perwira polisi, termasuk Kepala Kepolisian Resor Garut AKBP Budi Satria Wiguna, unsur pimpinan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, termasuk kiai dan ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) se-Garut.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Garut KH Aminudin mengapresiasi kegiatan deklarasi itu sebagai penolakan terhadap penyebaran kabar bohong.
"Para kiai dan alim ulama memang berkewajiban untuk menjaga kemanaan dalam kapasitasnya masing-masing," katanya.
Ia mengatakan, penyebaran kabar bohong tidak hanya terjadi pada masa kini, jauh pada zaman Nabi Muhammad juga pernah diterpa kabar bohong.
Penyebaran kabar bohong itu, kata dia, telah mengganggu dan merusak ketenteraman dan kenyamanan masyarakat termasuk bangsa dan negara.
"Kehidupan harmonis bisa rusak hanya karena berita fitnah yang tidak karuan," kata KH Aminudin.
Ketua MUI Garut KH Sirojul Munir menambahkan, deklarasi tersebut salah satu upaya mencitpakan keamanan daerah terutama menjelang pelaksanaan Pilkada di Garut.
Menurut dia, selama ini sering terjadi penyebaran informasi yang tidak jelas di tingkat internasional, nasional maupun daerah sehingga perlu diantisipasi agar masyarakat tidak terprovokasi oleh kabar bohong tersebut.
"Hoax itu yang menjadi persoalan tingkat nasional atau internasional, bahkan tingkat lokal yang dihubungkan dengan pilkada," katanya.
Kepala Kepolisian Resor Garut AKBP Budi Satria Wiguna menyatakan, deklarasi ini sekaligus untuk menjaga silaturahmi antara kepolisian, TNI, pemerintah daerah, ulama dan kiai serta tokoh masyarakat lainnya.
Menurut dia, silaturahmi dapat menjalin kebersamaan untuk membangun Kabupaten Garut yang lebih baik.
"Dengan silaturahmi ini kita bisa menangkal hal kecil yang dapat menjadi penghalang untuk kemajuan kita," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
Acara yang diselenggarakan Kepolisian Resor Garut itu dihadiri perwira polisi, termasuk Kepala Kepolisian Resor Garut AKBP Budi Satria Wiguna, unsur pimpinan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, termasuk kiai dan ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) se-Garut.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Garut KH Aminudin mengapresiasi kegiatan deklarasi itu sebagai penolakan terhadap penyebaran kabar bohong.
"Para kiai dan alim ulama memang berkewajiban untuk menjaga kemanaan dalam kapasitasnya masing-masing," katanya.
Ia mengatakan, penyebaran kabar bohong tidak hanya terjadi pada masa kini, jauh pada zaman Nabi Muhammad juga pernah diterpa kabar bohong.
Penyebaran kabar bohong itu, kata dia, telah mengganggu dan merusak ketenteraman dan kenyamanan masyarakat termasuk bangsa dan negara.
"Kehidupan harmonis bisa rusak hanya karena berita fitnah yang tidak karuan," kata KH Aminudin.
Ketua MUI Garut KH Sirojul Munir menambahkan, deklarasi tersebut salah satu upaya mencitpakan keamanan daerah terutama menjelang pelaksanaan Pilkada di Garut.
Menurut dia, selama ini sering terjadi penyebaran informasi yang tidak jelas di tingkat internasional, nasional maupun daerah sehingga perlu diantisipasi agar masyarakat tidak terprovokasi oleh kabar bohong tersebut.
"Hoax itu yang menjadi persoalan tingkat nasional atau internasional, bahkan tingkat lokal yang dihubungkan dengan pilkada," katanya.
Kepala Kepolisian Resor Garut AKBP Budi Satria Wiguna menyatakan, deklarasi ini sekaligus untuk menjaga silaturahmi antara kepolisian, TNI, pemerintah daerah, ulama dan kiai serta tokoh masyarakat lainnya.
Menurut dia, silaturahmi dapat menjalin kebersamaan untuk membangun Kabupaten Garut yang lebih baik.
"Dengan silaturahmi ini kita bisa menangkal hal kecil yang dapat menjadi penghalang untuk kemajuan kita," katanya.
Editor : Sapto HP
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018