Bandung (Antaranews Jabar) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk tim khusus untuk menyerap dan memantau janji kampanye empat pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jawa Barat peserta di Pilgub Jawa Barat 2018.
"Saya sudah menugaskan Bappeda dan Asisten Administrasi Setda Jabar untuk membuat tim khusus yang terdiri atas sejumlah PNS. Jadi saya sudah minta Pak Jerry (Kepala Bappeda) dan Pak Solihin (Asda Tiga) untuk tim khusus ini, sekaligus berkirim surat kepada Bawaslu," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa ketika dihubungi melalui telepon dari Bandung, Kamis.
Dia mengatakan keputusan ini lahir setelah pihaknya menggelar rapat dengan seluruh asisten, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Biro Hukum dan tim akan menyerap visi misi dan janji kampanye karena terkait rencana pembangunan jangka menengah Jabar 2018-2023.
"Jadi tim akan ditugaskan mengikuti dan mengamati empat kandidat. Dengan mengetahui program agar jangan sampai ada perubahan di tengah jalan yang signifikan karena proses APBD berjalan dan tidak menganggu pembangunan," katanya.
Dia mengatakan menghimpun visi misi dan janji kampanye ini dilakukan mengingat sebagian program kandidat terpilih sudah bisa masuk dalam APBD Perubahan 2018 juga pembahasan di rencana APBD 2019.
Upaya ini, menurut Iwa, merupakan langkah proaktif mengingat proses penyusunan anggaran tidak boleh terhambat oleh Pilgub Jabar 2018.
"Tentu pada saat 27 Juni 2018 sudah ketahuan siapa pemenangnya. Nah janji kampanyenya sudah kami masukkan dalam perencanaan umum, pendetilan di APBD 2019 nanti pas dilantik, tapi di APBD Perubahan 2018 pun sudah nampak program kandidat terpilih," katanya.
Tercantumnya program kandidat terpilih dalam APBD Perubahan 2018 menurutnya sangat bisa dilakukan mengingat ketika disahkan pada September-Oktober 2018, anggaran yang disusun dalam periode Gubernur Ahmad Heryawan dan Wagub Jabar Deddy Mizwar sudah berakhir.
"Jadi APBD ke depan itu sudah bagian dari gubernur yang akan datang. Karena itu secara teknis tim khusus ini akan mendokumentasikan seluruh janji kampanye kandidat lalu oleh Bappeda dan BPKAD masuk ke dalam perencanaan umum.
Kemudian, dilanjutkan dengan masuk dalam rancangan perda APBD Perubahan dan APBD 2019. Semuanya disesuaikan dengan kondisi anggaran, juga rencana pemerintah pusat dan daerah, jadi sinkron," katanya.
Ia mengatakan, alur ini akan diperkuat dengan sinkronisasi antara tim Pemprov Jabar dengan tim gubernur terpilih dan ia memastikan langkah ini juga sudah dilakukan saat Pilgub Jabar 2013.
"Nanti tentu ada sinkronisasi lagi sebelum pelantikan, tapi proses penganggaran tidak terganggu," katanya.
Ia mengatakan agar berjalan mulus Pemprov Jabar berkirim surat ke Bawaslu untuk mengkonsultasikan rencana tim mengintip visi misi para kandidat karena rencananya tim PNS yang bertugas menempel pada pasangan calon selama masa kampanye.
"Tugasnya menyerap informasi tapi jangan dituding tim yang nempel ini tidak netral, karena itu kami konsultasikan ke Bawaslu," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Saya sudah menugaskan Bappeda dan Asisten Administrasi Setda Jabar untuk membuat tim khusus yang terdiri atas sejumlah PNS. Jadi saya sudah minta Pak Jerry (Kepala Bappeda) dan Pak Solihin (Asda Tiga) untuk tim khusus ini, sekaligus berkirim surat kepada Bawaslu," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa ketika dihubungi melalui telepon dari Bandung, Kamis.
Dia mengatakan keputusan ini lahir setelah pihaknya menggelar rapat dengan seluruh asisten, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Biro Hukum dan tim akan menyerap visi misi dan janji kampanye karena terkait rencana pembangunan jangka menengah Jabar 2018-2023.
"Jadi tim akan ditugaskan mengikuti dan mengamati empat kandidat. Dengan mengetahui program agar jangan sampai ada perubahan di tengah jalan yang signifikan karena proses APBD berjalan dan tidak menganggu pembangunan," katanya.
Dia mengatakan menghimpun visi misi dan janji kampanye ini dilakukan mengingat sebagian program kandidat terpilih sudah bisa masuk dalam APBD Perubahan 2018 juga pembahasan di rencana APBD 2019.
Upaya ini, menurut Iwa, merupakan langkah proaktif mengingat proses penyusunan anggaran tidak boleh terhambat oleh Pilgub Jabar 2018.
"Tentu pada saat 27 Juni 2018 sudah ketahuan siapa pemenangnya. Nah janji kampanyenya sudah kami masukkan dalam perencanaan umum, pendetilan di APBD 2019 nanti pas dilantik, tapi di APBD Perubahan 2018 pun sudah nampak program kandidat terpilih," katanya.
Tercantumnya program kandidat terpilih dalam APBD Perubahan 2018 menurutnya sangat bisa dilakukan mengingat ketika disahkan pada September-Oktober 2018, anggaran yang disusun dalam periode Gubernur Ahmad Heryawan dan Wagub Jabar Deddy Mizwar sudah berakhir.
"Jadi APBD ke depan itu sudah bagian dari gubernur yang akan datang. Karena itu secara teknis tim khusus ini akan mendokumentasikan seluruh janji kampanye kandidat lalu oleh Bappeda dan BPKAD masuk ke dalam perencanaan umum.
Kemudian, dilanjutkan dengan masuk dalam rancangan perda APBD Perubahan dan APBD 2019. Semuanya disesuaikan dengan kondisi anggaran, juga rencana pemerintah pusat dan daerah, jadi sinkron," katanya.
Ia mengatakan, alur ini akan diperkuat dengan sinkronisasi antara tim Pemprov Jabar dengan tim gubernur terpilih dan ia memastikan langkah ini juga sudah dilakukan saat Pilgub Jabar 2013.
"Nanti tentu ada sinkronisasi lagi sebelum pelantikan, tapi proses penganggaran tidak terganggu," katanya.
Ia mengatakan agar berjalan mulus Pemprov Jabar berkirim surat ke Bawaslu untuk mengkonsultasikan rencana tim mengintip visi misi para kandidat karena rencananya tim PNS yang bertugas menempel pada pasangan calon selama masa kampanye.
"Tugasnya menyerap informasi tapi jangan dituding tim yang nempel ini tidak netral, karena itu kami konsultasikan ke Bawaslu," katanya.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018