Antaranews Jabar - Sekda Provinsi Jawa Barat menuturkan kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat menggenjot sektor pajak pada 2017 dan berhasil menyelamatkan APBD 2018 Jawa Barat dari ancaman defisit.?
"Serapan APBD Jabar 2017 melonjak hingga mencapai angka 95,78 persen membuat target sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD 2018 terancang defisit. Kita mematok Silpa 2018 itu Rp2 triliun untuk dibelanjakan, tapi ternyata ada defisit Rp600 miliar," kata Iwa Karniwa di Bandung, Kamis.
Menurut dia angka itu sudah masuk dalam rencana belanja Pemprov Jabar 2018 walaupun penyerapan tinggi pada 2017 dinilai sangat baik dan tertinggi dalam sejarah pemprov, upaya menutup defisit bisa gagal jika pendapatan tak mencapai target lebih.
"Tapi tidak masalah karena Alhamdulillah tertutup over target pendapatan," katanya.
Dia menuturkan di APBD 2017, pendapatan total dipatok Rp 31,3 triliun. Hingga akhir 2017, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar mampu mengejar realisasi hingga Rp 32,1 triliun atau 102,4 persen.
"Artinya, kekurangan Rp600 miliar itu tertutup dari sini. Over target pendapatan mencapai Rp800 miliar," ujarnya.
Sektor pendapatan asli daerah (PAD) Jabar 2017 lalu ditargetkan mencapai Rp 17,11 triliun, tapi realisasinya menembus Rp 18,042 triliun atau 102 persen dan dari pendapatan pajak kendaraan bermotor baik PKB maupun Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB) yang ditargetkan Rp15,6 triliun, realisasinya Rp16,4 triliun atau 105,96 persen.
"Kalau pendapatan tidak over target, ini (anggaran) defisit. Kalau tidak over target," ujarnya.
Ia menuturkan dari sisi serapan anggaran 2017 lalu terjadi peningkatan di saat terakhir dan dari target anggaran Rp 34,7 triliun, realisasinya mencapai Rp 32,25 triliun atau 95,78 persen dan ini menunjukan rencana penganggaran Pemprov sudah baik.
"Ini pertama sepanjang sejarah penyerapan anggaran baik secara absolut nilainya dan secara tase tertinggi," ujarnya.
Iwa merinci sejumlah belanja yang serapannya relatif besar. Belanja langsung, misalnya, dari target Rp 7,64 triliun, realisasinya menembus Rp 7,13 triliun atau 93,7 persen, lalu dari belanja hibah Rp 9,86 triliun, realisasinya Rp 9,526 triliun atau 96,58 persen.
"Sedangkan dari belanja pegawai Rp5,19 triliun, realisasinya Rp5,155 triliun atau 99,16 persen," katanya.
Untuk sektor belanja bagi Rp 6,928 triliun, realisasinya Rp6,9 triliun atau 99,05 persen dan adapun dari belanja bantuan keuangan Rp4,5 triliun, realisasinya Rp4,17 triliun atau 92,55 persen.
Iwa memastikan dari hasil pemeriksaan BPK atas belanja APBD Jabar 2017 pun temuan yang ada sangat minor. "Saya sudah minta agar kekeliruan segera diperbaiki meskipun ini belum jadi laporan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018
"Serapan APBD Jabar 2017 melonjak hingga mencapai angka 95,78 persen membuat target sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD 2018 terancang defisit. Kita mematok Silpa 2018 itu Rp2 triliun untuk dibelanjakan, tapi ternyata ada defisit Rp600 miliar," kata Iwa Karniwa di Bandung, Kamis.
Menurut dia angka itu sudah masuk dalam rencana belanja Pemprov Jabar 2018 walaupun penyerapan tinggi pada 2017 dinilai sangat baik dan tertinggi dalam sejarah pemprov, upaya menutup defisit bisa gagal jika pendapatan tak mencapai target lebih.
"Tapi tidak masalah karena Alhamdulillah tertutup over target pendapatan," katanya.
Dia menuturkan di APBD 2017, pendapatan total dipatok Rp 31,3 triliun. Hingga akhir 2017, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar mampu mengejar realisasi hingga Rp 32,1 triliun atau 102,4 persen.
"Artinya, kekurangan Rp600 miliar itu tertutup dari sini. Over target pendapatan mencapai Rp800 miliar," ujarnya.
Sektor pendapatan asli daerah (PAD) Jabar 2017 lalu ditargetkan mencapai Rp 17,11 triliun, tapi realisasinya menembus Rp 18,042 triliun atau 102 persen dan dari pendapatan pajak kendaraan bermotor baik PKB maupun Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB) yang ditargetkan Rp15,6 triliun, realisasinya Rp16,4 triliun atau 105,96 persen.
"Kalau pendapatan tidak over target, ini (anggaran) defisit. Kalau tidak over target," ujarnya.
Ia menuturkan dari sisi serapan anggaran 2017 lalu terjadi peningkatan di saat terakhir dan dari target anggaran Rp 34,7 triliun, realisasinya mencapai Rp 32,25 triliun atau 95,78 persen dan ini menunjukan rencana penganggaran Pemprov sudah baik.
"Ini pertama sepanjang sejarah penyerapan anggaran baik secara absolut nilainya dan secara tase tertinggi," ujarnya.
Iwa merinci sejumlah belanja yang serapannya relatif besar. Belanja langsung, misalnya, dari target Rp 7,64 triliun, realisasinya menembus Rp 7,13 triliun atau 93,7 persen, lalu dari belanja hibah Rp 9,86 triliun, realisasinya Rp 9,526 triliun atau 96,58 persen.
"Sedangkan dari belanja pegawai Rp5,19 triliun, realisasinya Rp5,155 triliun atau 99,16 persen," katanya.
Untuk sektor belanja bagi Rp 6,928 triliun, realisasinya Rp6,9 triliun atau 99,05 persen dan adapun dari belanja bantuan keuangan Rp4,5 triliun, realisasinya Rp4,17 triliun atau 92,55 persen.
Iwa memastikan dari hasil pemeriksaan BPK atas belanja APBD Jabar 2017 pun temuan yang ada sangat minor. "Saya sudah minta agar kekeliruan segera diperbaiki meskipun ini belum jadi laporan," katanya.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2018