antarajabar - Peneliti Pemilu dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sri Nuryanti, mengatakan Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu untuk bisa lebih memanfaatkan media sosial untuk menyosialisasikan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan Pilkada Serentak Tahun 2018.
"KPU dan Bawaslu tidak bisa hanya mengandalkan memasang baliho, spanduk, atau media konvensional lainnya untuk menyosialisasikan Pilgub Jabar 2018. Jadi harus mulai berani menggunakan media internet, khususnya media sosial," kata Sri Nurhayati, di Bandung, Selasa.
Ditemui usai membicara pada seminar yang diadakan oleh Bawaslu Jawa Barat, di Kampus Unpad Kota Bandung, Sri mengatakan KPU dan Bawaslu Jawa Barat dihadapkan pada tantangan untuk meminimalisasi angka golput atau kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2018 dinilai harus lebih kreatif dan inovatif untuk membuat mesyarakat menggunakan hak pilihnya.
Menurut dia, kedua lembaga tersebut memiliki keterbatasan untuk menyosialisasikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2018 melalui media konvensional, terlebih saat ini hampir semua masyarakat memiliki akses terhadap media teknologi informasi, yakni internet melalui smartphone.
"Jadi KPU Jawa Barat juga harus menarik perhatian para pemilih muda yang sekarang sebagian besar memiliki akses ke media sosial. Istilahnya KPU harus menarik suara generasi zaman now," kata Sri.
Sri yang juga mantan anggota KPU RI menuturkan asalkan tidak mengganggu independensi KPU dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat bekerja sama dengan sejumlah akun populer di media sosial seperti di Instagram, Twitter, dan Facebook, untuk menyosialisasikan Pilgub Jabar 2018.
"Sehingga kebutuhan tersebut untuk membuat generasi zaman now lebih politis, dalam artian yang positif. Memang untuk menyosialisasikan Pilgub Jabar 2018 ini butuh terobosan, kita tidak bisa terus konservatif dan konvensional," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan penggunaan media teknologi informasi seperti internet ini akan sangat membantu KPU dalam menyelenggarakan dan menyosialisasikan Pilgub Jabar 2018, mengingat Jawa Barat memiliki wilayah yang sangat luas dan calon pemilih dengan jumlah terbesar di Indonesia.
Dia menambahkan saat Pilgub Jabar 2003 tingkat partisipasi masyarakat sebesar 86,19 persen. Kemudian pada Pilgub Jabar 2008 angka partisipasi masyarakat turun menjadi 67,31 persen.
Angka partisipasi pemilih kembali turun pada penyelenggaraan Pilgub Jabar 2013 sebesar 63,85 persen.
"Oleh karena itu, untuk meningkatkan jumlah pemilih, dari sisi sosialisasi KPU harus memikirkan model-model yang akan gunakan, untuk lebih menjual dan nendang," katanya.
Sementara itu, lanjut dia, Jawa Barat dengan wilayah yang luas dan jumlah warga yang terbanyak se-Indonesia, katanya, sangat rentan dengan gangguan money politic dan serangan fajar untuk menyuap calon pemilih, katanya, masih sangat mengancam demokrasi di Jawa Barat.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017
"KPU dan Bawaslu tidak bisa hanya mengandalkan memasang baliho, spanduk, atau media konvensional lainnya untuk menyosialisasikan Pilgub Jabar 2018. Jadi harus mulai berani menggunakan media internet, khususnya media sosial," kata Sri Nurhayati, di Bandung, Selasa.
Ditemui usai membicara pada seminar yang diadakan oleh Bawaslu Jawa Barat, di Kampus Unpad Kota Bandung, Sri mengatakan KPU dan Bawaslu Jawa Barat dihadapkan pada tantangan untuk meminimalisasi angka golput atau kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2018 dinilai harus lebih kreatif dan inovatif untuk membuat mesyarakat menggunakan hak pilihnya.
Menurut dia, kedua lembaga tersebut memiliki keterbatasan untuk menyosialisasikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2018 melalui media konvensional, terlebih saat ini hampir semua masyarakat memiliki akses terhadap media teknologi informasi, yakni internet melalui smartphone.
"Jadi KPU Jawa Barat juga harus menarik perhatian para pemilih muda yang sekarang sebagian besar memiliki akses ke media sosial. Istilahnya KPU harus menarik suara generasi zaman now," kata Sri.
Sri yang juga mantan anggota KPU RI menuturkan asalkan tidak mengganggu independensi KPU dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat bekerja sama dengan sejumlah akun populer di media sosial seperti di Instagram, Twitter, dan Facebook, untuk menyosialisasikan Pilgub Jabar 2018.
"Sehingga kebutuhan tersebut untuk membuat generasi zaman now lebih politis, dalam artian yang positif. Memang untuk menyosialisasikan Pilgub Jabar 2018 ini butuh terobosan, kita tidak bisa terus konservatif dan konvensional," katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan penggunaan media teknologi informasi seperti internet ini akan sangat membantu KPU dalam menyelenggarakan dan menyosialisasikan Pilgub Jabar 2018, mengingat Jawa Barat memiliki wilayah yang sangat luas dan calon pemilih dengan jumlah terbesar di Indonesia.
Dia menambahkan saat Pilgub Jabar 2003 tingkat partisipasi masyarakat sebesar 86,19 persen. Kemudian pada Pilgub Jabar 2008 angka partisipasi masyarakat turun menjadi 67,31 persen.
Angka partisipasi pemilih kembali turun pada penyelenggaraan Pilgub Jabar 2013 sebesar 63,85 persen.
"Oleh karena itu, untuk meningkatkan jumlah pemilih, dari sisi sosialisasi KPU harus memikirkan model-model yang akan gunakan, untuk lebih menjual dan nendang," katanya.
Sementara itu, lanjut dia, Jawa Barat dengan wilayah yang luas dan jumlah warga yang terbanyak se-Indonesia, katanya, sangat rentan dengan gangguan money politic dan serangan fajar untuk menyuap calon pemilih, katanya, masih sangat mengancam demokrasi di Jawa Barat.
Editor : Ajat Sudrajat
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2017