Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Garut Yudha Puja Turnawan menyatakan, pihaknya terus mendorong masyarakat miskin di Garut, Jawa Barat yang selama ini tidak mendapatkan bantuan pemerintah agar segera diperhatikan melalui program untuk kesejahteraan masyarakat.
"Masih ada masyarakat kategori miskin yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah, tentunya ini yang akan terus kami perjuangkan," kata Yudha di Garut, Selasa.
Ia menuturkan, hasil di lapangan menemui langsung masyarakat masih terdapat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang belum menggambarkan potret peringkat kesejahteraan warga di Kabupaten Garut.
Seperti yang ditemukan di lapangan, kata dia, ada anak yatim di Kampung Sukatani, Desa Sirnajaya, Kecamatan Tarogong Kaler yang bersekolah di SMK Qurrota Ayun Jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura yang tidak mampu bayar biaya pendidikan.
"Menunggak uang bangunan sekolah di SMK Qurrota Ayun, juga belum bayar biaya untuk praktik kerja lapangan," katanya.
Ia menyebutkan, siswa tersebut selain sibuk sekolah juga harus merawat neneknya yang sudah lima tahun menderita kelumpuhan dan tinggal di rumah peninggalan anaknya.
Namun keluarga tersebut, kata dia, selama ini masuk dalam Desil 6-10 dalam DTSEN, sehingga tidak mendapatkan program bantuan pemerintah pusat seperti Kartu Indonesia Pintar.
"Karena yang bersangkutan masuk Desil 6-10 dalam DTSEN sehingga tidak dapat bantuan Kartu Indonesia Pintar, padahal anak itu sangat membutuhkannya," katanya.
Hasil temuan lainnya, kata Yudha, yakni warga lanjut usia Entit Kartini yang tinggal di rumah kontrakan Kampung Mekarsari, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul yang selama ini merawat ketiga cucunya yang sudah yatim.
Nenek tersebut, kata dia, juga merawat seorang anak piatu yang ibunya meninggal dunia karena kecelakaan kerja di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ibunya tersebut selama ini yang membiayai kebutuhan hidup keluarganya.
"Namun ironisnya Emak Entit Kartini dikategorikan Desil 6-10, sehingga tak mendapatkan komponen bansos pemerintah pusat, harapan saya Pemkab Garut harus membantu mereka," katanya.
Ia menambahkan, selama ini pihaknya akan terus menelusuri untuk mengecek kondisi masyarakat miskin memastikan mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Yudha menyampaikan, selama ini pihaknya berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar bisa merealisasikan program Rp2 juta per kepala keluarga, juga program CSR, Baznas, dan jajaran satuan kerja perangkat daerah untuk bergerak membantu masyarakat miskin.
Selain mendorong mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, Yudha juga aktif berkoordinasi melaporkan langsung ke Kementerian Sosial (Kemensos) terkait kondisi masyarakat miskin di Garut.
"Harapan saya juga Kemensos bisa memberikan bantuan kepada mereka," katanya.
Editor : Zaenal Abidin
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Barat 2026